KOLTIM, rubriksatu.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menyatakan dukungannya terhadap Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026. Namun, di balik pencanangan tersebut, muncul tantangan besar, apakah penguatan tata kelola data desa benar-benar akan berdampak, atau hanya berhenti pada seremoni dan administrasi semata.
Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Koltim H. Yosep Sahaka bersama Sekretaris Daerah Rismanto Runda dalam kegiatan sosialisasi dan pencanangan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Koltim di Desa Lamoare, Kecamatan Loea, Rabu (29/4/2026).
Program Desa Cantik merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas data di tingkat desa, memperkuat literasi statistik, serta mendorong kebijakan berbasis data. Namun dalam praktiknya, persoalan klasik seperti data tidak sinkron, validitas rendah, hingga minimnya kapasitas aparatur desa masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Plt Bupati Koltim dalam sambutannya menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi pembangunan. Namun pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa selama ini banyak kebijakan di tingkat desa kerap disusun dengan basis data yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang akurat dan berkualitas adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Desa harus mampu mengelola data secara mandiri agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan tata kelola data bukan hal baru, melainkan masalah mendasar yang selama ini kerap diabaikan. Tanpa pembenahan serius, program seperti Desa Cantik berisiko menjadi sekadar label tanpa perubahan nyata.
Kepala BPS Koltim, Pujiyanto, menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak penyedia data nasional. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih bergantung pada pendamping atau pihak luar dalam pengelolaan data, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang.
Sementara itu, Camat Loea Ahmad Darwis menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan wilayahnya. Meski demikian, implementasi di tingkat desa akan menjadi ujian sesungguhnya, terutama dalam hal konsistensi, kualitas sumber daya manusia, dan integrasi data antarinstansi.
Kegiatan ini diikuti oleh 87 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga operator data. Kehadiran banyak pihak menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu data, tetapi sekaligus menuntut hasil konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Tiga desa yang dicanangkan—Desa Lamoare, Mataiwoi, dan Tinomu—diharapkan menjadi percontohan. Namun, status “desa percontohan” tidak akan berarti tanpa indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan kualitas data, sinkronisasi antarinstansi, serta dampak nyata terhadap perencanaan pembangunan.
Di tengah dorongan menuju pemerintahan berbasis data, Pemda Koltim kini dihadapkan pada tantangan serius, memastikan bahwa data tidak lagi sekadar formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Editor Redaksi
