KENDARI, rubriksatu.com – PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) menuai kecaman tajam setelah mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025).
Padahal, forum ini membahas isu serius: kecelakaan kerja yang menewaskan seorang operator alat berat di wilayah operasional perusahaan.
Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Saenuddin, menyebut ketidakhadiran PT IPIP sebagai bentuk tidak hormat terhadap lembaga legislatif dan keluarga korban. “Kami undang secara resmi, tapi mereka tidak datang. Ini jelas pelecehan terhadap proses pengawasan publik,” tegasnya geram.
RDP yang turut menghadirkan Serikat Mahasiswa Sultra, Dinas Nakertrans Provinsi, dan Dinas Nakertrans Kolaka ini menjadi sorotan karena mengungkap bahwa insiden maut tersebut bukan yang pertama — dalam sepekan, tercatat dua kejadian serupa. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan terkait kompensasi dan tanggung jawab perusahaan terhadap korban.
“Kalau pada undangan selanjutnya PT IPIP kembali tidak hadir, saya akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecelakaan kerja. Ini menyangkut nyawa manusia dan martabat tenaga kerja kita,” tegas legislator dapil Kolaka itu.
Komisi IV menilai, PT IPIP terkesan menghindar dari tanggung jawab moral dan hukum, apalagi dengan informasi bahwa proses penyelidikan dari Dinas Tenaga Kerja masih berjalan. “Kami ingin transparansi. Jangan sampai perusahaan ini kebal hukum,” ujarnya.
Masyarakat kini menanti sikap tegas dari DPRD Sultra, karena ketidakhadiran PT IPIP dalam forum resmi tak hanya mencederai lembaga negara, tetapi juga memperlihatkan wajah buram industri yang tak acuh pada keselamatan kerja dan hak-hak buruh.
Laporan Redaksi
