KONAWE, rubriksatu.com – Kabar baik datang bagi para petani di Desa Ameroro dan Desa Humboto, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Setelah sempat terdampak pembangunan Ukur Ambang Lebar oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari yang menyebabkan gagal tanam, kini harapan kembali menggarap sawah mulai menyala.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe merespons cepat keluhan masyarakat dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Jumat (11/4/2025).
Meski di tengah hujan deras, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM bersama rombongan dan didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Konawe, menyaksikan langsung progres perbaikan bangunan Ukur Ambang Lebar oleh pihak BWS.
Perbaikan yang dilakukan telah memberikan hasil positif. Kini, air kembali mengalir menuju lahan sawah milik warga, sehingga petani dapat memulai masa tanam pertama mereka.
“Ini adalah buah dari perjuangan petani dan kerja sama semua pihak. Kami sebagai wakil rakyat hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, dalam hal ini BWS. Alhamdulillah, hasilnya menggembirakan,” ujar I Made Asmaya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, keluhan petani sebelumnya disebabkan oleh ketinggian palang pada bangunan ambang ukur yang mencapai 75 cm, menghambat aliran air ke sawah warga. Kini, ketinggian palang telah diturunkan menjadi 50 cm.
“Dengan debit air yang kembali normal, kami berharap petani, khususnya di Kecamatan Uepai, bisa segera menggarap lahannya dan melanjutkan masa tanam. Ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo,” tambahnya.
Peninjauan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Konawe sehari sebelumnya, Kamis (10/4/2025), bersama pihak BWS dan para petani terdampak.
Dalam forum itu, terungkap bahwa sebanyak 143 hektare sawah gagal tanam akibat tidak tersedianya pasokan air yang memadai.
Sementara, Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan BWS Sulawesi IV Kendari, H. Agus Karim Karim, ST, membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti keluhan tersebut secara cepat.
“Kami telah menurunkan palang bangunan ambang ukur lebar dari 70 cm menjadi 50 cm untuk sementara waktu, agar kebutuhan air petani segera terpenuhi,” jelasnya.
Agus menambahkan, tindakan ini bersifat sementara. Setelah musim panen berakhir, pihaknya akan melakukan normalisasi dan perbaikan lanjutan, termasuk pengangkatan sedimentasi lumpur serta pembenahan jaringan irigasi tersier dan sekunder yang rusak.
“Dengan perbaikan ini, harapannya cakupan sawah yang teraliri air dapat meningkat dari sebelumnya hanya 1.000 hektare menjadi 3.000 hektare,” ungkapnya.
Langkah cepat dan sinergis antara DPRD Konawe, BWS Sulawesi IV Kendari, dan Dinas PU ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap nasib petani. Harapannya, para petani bisa kembali produktif dan ikut serta dalam mendukung program nasional swasembada pangan.
Laporan Redaksi
