KONAWE, Rubriksatu.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe berhasil menggelar debat publik pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konawe 2024, Selasa (20/10/2024) malam. Debat ini mempertemukan tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yakni Yusran Akbar-Syamsul Ibrahim (YA-SYAM) nomor urut 1, Rusdianto-Fachry Pahlevi Konggoasa (RD-FPK) nomor urut 2, dan Harmin Ramba-Dessy Indah Rahmat (HADIR) nomor urut 3.
Dalam sesi pertama, setiap paslon memaparkan visi-misi mereka, kemudian berlanjut pada sesi tanya jawab. Moderator mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 2, RD-FPK, tentang kebijakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Calon Bupati nomor urut 2, Rusdianto, menyatakan bahwa jika RD-FPK dipercaya memimpin Konawe, langkah utama dalam pencegahan korupsi adalah menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu mereka. “Tidak akan ada jual beli jabatan, karena praktik tersebut merupakan awal mula korupsi di Konawe,” tegasnya.
Fachry Pahlevi Konggoasa, calon Wakil Bupati paslon RD-FPK, menambahkan bahwa kesejahteraan ASN akan ditingkatkan melalui penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Ini agar ASN tidak tergoda melakukan tindakan yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Paslon YA-SYAM, melalui Syamsul Ibrahim, merespons dengan mengatakan bahwa korupsi seperti angin—terasa, tapi tidak terlihat. “Paslon nomor 2 mengatakan tidak akan ada jual beli jabatan, tetapi kenyataannya praktik itu ada dan ASN Konawe terpaksa terseret ke dalam politik,” ungkapnya.
Rusdianto pun sepakat dengan paslon nomor 1, menambahkan bahwa jual beli jabatan membuat ASN Konawe tersandera dan memaksa mereka masuk ke ranah politik yang seharusnya tidak mereka tempati. “Kami berkomitmen untuk menghentikan praktik ini agar ASN tidak perlu membayar mahar untuk menduduki jabatan,” tambah Rusdianto.
Pada sesi lain, paslon YA-SYAM menjawab pertanyaan tentang upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif. Syamsul Ibrahim menekankan pentingnya era digitalisasi serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. “Kami tidak akan membiarkan jual beli jabatan terus terjadi,” tandasnya.
Paslon HADIR, yang diberi kesempatan terakhir untuk menanggapi, menyatakan bahwa perbaikan sistem kepegawaian dan keuangan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan e-government dan sistem transaksi digital demi pemerintahan yang lebih transparan.
Debat ini memberikan gambaran komitmen setiap paslon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Konawe, dengan fokus pada reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
Laportan Redaksi