WAWONII, rubriksatu.com – Proyek pembangunan Pelabuhan Nipa-nipa di Desa Tumburano, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang menelan anggaran negara hingga Rp3,4 miliar, kini diduga menjadi sarang korupsi. Dibangun sejak 2017, pelabuhan itu tidak pernah berfungsi dan kini hanya menyisakan beton mati yang dibiarkan lapuk oleh waktu.
Melihat kondisi tersebut, Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra) Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (7/5/2025), menuntut investigasi menyeluruh terhadap proyek yang mereka sebut sebagai “monumen kejahatan anggaran.”
“Ini bukan pelabuhan, ini kuburan uang rakyat! Bahkan satu kapal pun belum pernah bersandar, tapi sudah rusak parah. Ini bukti telanjang bahwa rakyat sedang dijarah melalui proyek-proyek fiktif,” tegas Abdi Aditya, Koordinator Aksi, dalam orasinya di bawah hujan deras.
Menurut Abdi, proyek tersebut bukan hanya mangkrak, tapi juga sarat dengan kejanggalan administratif dan dugaan manipulasi dokumen. Mereka menuding PT Roda Indah Perkasa sebagai kontraktor pelaksana, serta sejumlah oknum pejabat daerah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
“Apakah anggaran miliaran itu dicairkan hanya untuk menghasilkan bangkai beton ini? Jika KPK masih punya nyali, maka saatnya turun ke Konawe Kepulauan dan buka semua data proyek ini sampai ke akar-akarnya!” tegas M. Alfiansyah Samaga, orator aksi lainnya.
Dalam tuntutan, mahasiswa menuntut, KPK segera membentuk tim penyelidikan khusus atas dugaan korupsi proyek Pelabuhan Nipa-nipa. Mereka juga meminta Audit menyeluruh terhadap PT Roda Indah Perkasa dan pejabat terkait, publikasi terbuka hasil investigasi dan laporan keuangan proyek dan penegakan sanksi pidana dan administratif kepada semua pihak yang terlibat.
Reformasi dan pengawasan ketat pengadaan barang/jasa, khususnya di wilayah 3TP.
Berdasarkan data dari ICW, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan basah korupsi. Dari 43% kasus korupsi di tahun 2022, lebih dari setengahnya berasal dari proyek infrastruktur. Wawonii, tampaknya, hanya satu dari sekian banyak contoh bahwa rakyat terus dikorbankan demi rakusnya elite daerah.
Kini, KPK ditantang: apakah akan turun dan menyelamatkan uang rakyat, atau terus membiarkan pelabuhan-pelabuhan hantu lahir dari persekongkolan birokrasi dan kontraktor hitam?
Laporan Redaksi
