KONAWE, rubriksatu.com – Proyek pengaspalan jalan poros Mataiwoi-Abuki, yang menelan anggaran Rp 18 miliar (DAK) untuk panjang 4,5 kilometer dari Desa Arubia Jaya hingga Desa Epeea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, menuai sorotan tajam.
Bukannya menjadi jalan mulus dan nyaman, kondisi jalan justru bergelombang, penuh tambalan, dan mulai mengalami kerusakan hanya dalam hitungan bulan setelah rampung dikerjakan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Elfatih Arsa Putra sejak Juni 2023 ini sejatinya diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jalan tersebut sebagai akses utama. Namun, fakta di lapangan justru memunculkan dugaan indikasi korupsi dan kelalaian teknis dalam pengerjaan proyek ini.
Pada 14 April 2024 lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Dr. Ir. Pahri Yamsul, M.T, menuturkan bahwa hasil monitoring mereka menunjukkan tingkat kerusakan hanya 0,3 persen.
“Tingkat kerusakan sedikit sekali, hanya beberapa ruas yang harus diperbaiki kembali. Kualitas aspal juga sudah sesuai spesifikasi dan diuji di laboratorium,” ujar Pahri.
Sementara itu, Rajanun, selaku konsultan pengawas proyek, sebelumnya juga menyatakan bahwa proyek ini menggunakan aspal AC-BC berkualitas terbaik.
“Kami menggunakan bahan terbaik, karena ini kampung sendiri. Harusnya tidak ada masalah dengan kualitas,” katanya.
Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan kondisi nyata di lapangan. Pada 28 Mei 2024, PT Elfatih Arsa Putra melakukan pembongkaran ruas jalan di Desa Epeea. Pembongkaran ini dilakukan setelah ditemukan kerusakan signifikan, yang bahkan telah menyebabkan beberapa pengendara mengalami kecelakaan akibat gundukan aspal yang mengeras di tengah jalan.
Selain itu, meskipun sudah dilakukan perbaikan atau penambalan ulang, jalan justru semakin rusak. Tambalan yang dilakukan tidak bertahan lama, retak kembali, dan berlubang dalam waktu singkat. Hal ini memicu kemarahan masyarakat, yang merasa bahwa anggaran miliaran rupiah hanya terbuang sia-sia tanpa hasil yang layak.
Seorang aktivis Konawe, yang juga merupakan jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe, menyatakan bahwa proyek ini patut diduga sebagai hasil dari permainan busuk antara penyedia jasa dan pihak terkait di Dinas SDA dan Bina Marga Sultra.
“Harapan kami adalah mendapatkan jalan yang mulus dan layak, tetapi yang kami dapatkan justru jalan bergelombang, penuh tambalan, dan tidak nyaman dilalui. Ini menunjukkan ada dugaan permainan anggaran dan kualitas yang tidak sesuai harapan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera memeriksa PT Elfatih Arsa Putra serta pihak-pihak terkait, termasuk Dinas SDA dan Bina Marga Sultra.
“Kami mendesak agar kasus ini segera diperiksa secara hukum. Tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan proyek infrastruktur publik, apalagi yang menggunakan anggaran miliaran rupiah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, untuk mencopot Kadis SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Jalan poros Mataiwoi-Abuki merupakan jalan provinsi yang menjadi jalur penghubung utama antara Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe. Selain itu, jalan ini juga menjadi akses utama bagi masyarakat di Konawe bagian barat, yang selama ini harus bertaruh dengan kondisi jalan yang buruk.
Terakhir kali jalan ini mengalami perbaikan besar sekitar 25 tahun lalu, di era kepemimpinan Bupati Kendari H. Abdul Razak Porosi (Almarhum). Kini, setelah sekian lama dinantikan perbaikannya, proyek yang diharapkan memberikan manfaat justru menimbulkan lebih banyak masalah.
Dengan dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan, indikasi penyalahgunaan anggaran, serta dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat, proyek pengaspalan jalan poros Mataiwoi-Abuki perlu diaudit secara menyeluruh dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jika tidak, kondisi ini hanya akan mengulangi pola lama proyek infrastruktur yang gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Laporan Tim Redaksi
