KONAWE, rubriksatu.com – Harapan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Konawe untuk mendapat kepastian status kini semakin terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Sulawesi Tenggara, berkomitmen memperjuangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bagi 4.051 honorer yang hingga kini belum terakomodasi.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan, Kamis (18/9/2025).
“Kami ada di sini karena kalian semua. Olehnya itu, kita akan berjuang bersama. DPRD Konawe mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat,” tegas I Made Asmaya disambut tepuk tangan peserta RDP.
Diketahui, RDP tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Konawe, Mudarman, yang mewakili Bupati Konawe H. Yusran Akbar, Plt Kadis Kesehatan Yones, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Suriyadi, serta Rahmayani Ultri mewakili Kepala BKPSDM. Hadir pula para kepala Puskesmas dan ratusan tenaga kesehatan dari berbagai kecamatan di Konawe.
Dalam forum itu, aspirasi tenaga kesehatan disampaikan secara terbuka, keterbatasan formasi, beban kerja yang tinggi, hingga kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Tak hanya honorer kesehatan, tenaga teknis juga menyuarakan hal serupa. Ketua DPRD menegaskan, pihaknya tidak akan menutup mata terhadap pengabdian para honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja di garda terdepan pelayanan publik.
“Poinnya, kami akan perjuangkan agar semua yang bersyarat itu diangkat. Tetapi kita juga harus sepakat untuk tidak menuntut gaji di luar kemampuan Pemda. Kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” kata I Made Asmaya. Pernyataan ini langsung disambut teriakan “sepakat” dari massa.
Berdasarkan data Pemda Konawe, sudah 7.478 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK, meliputi 1.992 tenaga guru, 1.727 tenaga kesehatan, dan 3.759 tenaga teknis.
Namun, masih ada 4.051 honorer yang belum terakomodasi, terdiri dari, 661 tenaga guru, 638 tenaga kesehatan dan 2.752 tenaga teknis. Mereka inilah yang kini memperjuangkan kepastian melalui mekanisme PPPK Paruh Waktu.
Selain bersama tenaga kesehatan dan teknis, DPRD Konawe juga telah menjadwalkan RDP dengan perwakilan tenaga guru. Agenda ini sebagai bukti komitmen DPRD mendengar aspirasi seluruh unsur tenaga honorer di daerah.
Ketua DPRD Konawe menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. “Kami ingin perjuangan ini menghasilkan keputusan yang adil, tidak hanya bagi satu kelompok, tapi untuk semua tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk Konawe,” tandas I Made Asmaya.
Dengan langkah DPRD ini, angin segar mulai berhembus bagi ribuan tenaga honorer. Harapan yang sempat redup kini kembali menyala, seiring komitmen politik daerah untuk memberi kepastian status dan kesejahteraan bagi para abdi negara yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi.
Editor Redaksi
