KONAWE, rubriksatu.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Konawe. Proses sertifikasi guru yang seharusnya bersih dan transparan, justru dikabarkan sarat pungutan mencurigakan yang melibatkan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan sejumlah pengawas sekolah.
Modusnya terstruktur: pungutan antara Rp100.000 hingga Rp125.000 per guru dilakukan tanpa pandang bulu—baik kepala sekolah maupun guru biasa tak luput dari praktik ini. Pungutan disebut-sebut dikoordinasikan lewat K3S di masing-masing kecamatan, lalu disetorkan oleh pengawas kepada pihak yang tidak disebutkan namanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe.
“Setelah terkumpul, pengawas sekolah per kecamatan dipanggil untuk tanda tangan pemberkasan dan ambil setoran uang sertifikasi,” ungkap seorang narasumber kepada Muarasultra.com.
Dugaan ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Konawe, mengingat dana sertifikasi adalah hak guru, bukan ruang untuk dimanfaatkan oleh oknum birokrasi.
Namun, dugaan ini langsung dibantah Koordinator Pengawas Kabupaten Konawe, Peitan Sutanto, S.Pd, yang menyatakan pihaknya tidak pernah memungut dana apapun. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya pungutan hanya dilakukan oleh oknum di tingkat K3S, tanpa keterlibatan pengawas.
“Kami tidak memungut. Itu memang sudah tugas kami. Tidak ada pengawas yang menyetor ke kabupaten,” tegas Peitan.
Bantahan senada juga disampaikan Kabid GTK Dikbud Konawe, Asran Lasahari, yang menyebut dugaan pungli adalah aksi oknum di lapangan.
“Kami di dinas tidak ada pungli. Semua transaksi keuangan langsung lewat rekening bank,” ujarnya.
Meski bantahan sudah disampaikan, publik tetap menunggu klarifikasi tuntas dan langkah konkret dari pihak berwenang. Dunia pendidikan terlalu penting untuk dikotori praktik semacam ini. Bila benar adanya, kasus ini menunjukkan bahwa dugaan pungli di sektor pendidikan bukanlah kesalahan individu semata, melainkan potensi sistem yang bermasalah.
Laporan Redaksi
