BOMBANA, rubriksatu.com – Ketika Pemerintah gencar mendorong iklim investasi, publik Bombana justru dikejutkan oleh rencana mencurigakan PT Sultra Industrial Park (PT SIP).
Perusahaan ini tengah mempersiapkan proyek kawasan industri seluas 1.368 hektar di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Namun, alih-alih membawa angin segar, proyek ini menebar aroma busuk.
Rekomendasi dari DPMPTSP Bombana melalui surat Nomor 503.14/0004/DPMPTSP/04/2025 memberikan lampu hijau kepada PT SIP untuk membangun kawasan industri.
Masalahnya, lahan yang dimaksud tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik dua perusahaan tambang emas aktif: PT Panca Logam Makmur (PLM) dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI).
Ketua Umum Lingkar Kajian Kehutanan (LINK) Sultra, Muh Andriansyah Husen, menilai pemberian rekomendasi tersebut cacat hukum.
“Perubahan tata ruang dari WIUP menjadi kawasan industri hanya bisa dilakukan bila izin tambang sudah berakhir atau dicabut. Ini jelas pelanggaran,” tegasnya.
Lebih mencurigakan lagi, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengungkap bahwa PT SIP justru menargetkan penambangan antimoni mineral strategis bernilai tinggi yang lazim digunakan dalam industri cat, semikonduktor, dan aloi.
“Mereka mengajukan izin kawasan industri, tapi niatnya menambang antimoni. Ini apa sebenarnya agenda mereka?” kritik Andriansyah.
Publik kini bertanya-tanya, apakah rencana kawasan industri ini hanya kamuflase untuk menghindari regulasi ketat pertambangan? Jika benar, maka Pemerintah Daerah telah kecolongan atau lebih buruk lagi ikut bermain dalam praktik manipulatif yang bisa berdampak panjang pada lingkungan dan masyarakat.
Andriansyah menegaskan bahwa Pemerintah Bombana harus lebih teliti dan transparan dalam setiap proses perizinan investasi.
“Jangan sampai percepatan investasi hanya menjadi dalih demi memenuhi syahwat ekonomi segelintir elit,” sindirnya tajam.
Kasus ini mencuat dan memunculkan spekulasi besar: Apakah ini benar demi kemajuan Bombana, atau hanya demi kepentingan korporat yang dibungkus dengan jargon pembangunan. Jawabannya masih menggantung, tapi publik berhak tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat.
Laporan Redaksi
