GAPH Sultra Gelar Aksi Jilid 3, Desak KPK Segera Periksa Oknum Anggota DPR RI Inisial BB dan Mantan Kepala BI Sultra

Jakarta, Rubriksatu.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Peduli Hukum (GAPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (13/02). Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar pada 6 Februari 2025, sebagai bentuk desakan agar KPK segera memeriksa oknum anggota DPR RI dapil Sultra inisial BB dan mantan Kepala Bank Indonesia (BI) Sultra yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Koordinator Presidium GAPH Sultra, Tomy Dermawan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bukti konsistensi mereka dalam mengawal penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan BB. “Aksi hari ini merupakan aksi ketiga kalinya. Ini menjadi bukti konsistensi kami dalam mengawal penuntasan kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI dapil Sultra inisial BB,” ungkap Tomy.

Tomy menjelaskan bahwa BB merupakan anggota DPR RI hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan Haerul Saleh, setelah Haerul terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “BB ini PAW dari Haerul Saleh, karena saat itu Haerul Saleh terpilih jadi anggota BPK RI,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Egi Rahma Sukarta, menyoroti aktivitas BB pasca dilantik sebagai anggota DPR RI pada Juni 2020. Menurut Egi, BB kerap membagikan bantuan sosial (bansos) sembari diduga berkampanye untuk periode selanjutnya. “Bansos yang dibagikan oleh BB diduga berasal dari Bank Indonesia (BI) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 saat itu. Namun, BB diduga memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, termasuk kampanye,” tegas Egi.

Egi juga mengungkapkan bahwa bansos berupa sembako dari BI diduga ditampung di salah satu perumahan di Kendari atas perintah BB. “Apa hak BB menampung bantuan sosial dari Bank Indonesia? Secara logika, sudah jelas ada upaya penyalahgunaan wewenang,” jelas Egi.

Lebih lanjut, Egi menyebut bahwa BB juga diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan UMKM dan beberapa yayasan di Sultra. “Kami menduga ada yayasan fiktif yang menerima bantuan dari BI atas usulan BB. Ini yang harus dibongkar oleh KPK,” tegas Egi, yang juga merupakan kader HMI Cabang Jakarta Raya.

Egi juga menyoroti nasib pelaku UMKM yang telah menandatangani kuitansi pencairan dana bantuan, namun hingga kini belum menerima dana tersebut. “Beberapa pelaku UMKM sudah dipanggil untuk menandatangani kuitansi bermaterai oleh pihak BI Sultra. Namun, uangnya tidak pernah cair sampai ke mereka. Ini sangat mencurigakan,” tandasnya.

Oleh karena itu, GAPH Sultra mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa BB serta oknum-oknum di BI Sultra yang diduga terlibat dalam kasus ini. “Kami tidak akan berhenti sampai BB diperiksa. Bahkan, kami yakin ada oknum di BI Sultra yang terlibat konspirasi dengan BB,” tegas Egi.

GAPH Sultra berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari KPK. Mereka menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan agar kasus ini tidak diabaikan dan proses hukum berjalan transparan.

Laporan: Redaksi