KONAWE, rubriksatu.com – Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, S.H., M.AP, mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe agar menjadikan usulan pembangunan dari Kecamatan Routa sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih kuatnya ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Routa dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Konawe.
Penegasan itu disampaikan Kristian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Routa yang digelar di Balai Desa Parudongka, Senin (2/2/2026).
Forum tersebut menjadi ruang resmi bagi masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat.
Musrenbang Kecamatan Routa dipimpin Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe, Dr. Adrianto, S.STP., M.Si, serta dihadiri dua anggota DPRD Konawe dari Daerah Pemilihan Konawe V, yakni Fakhruddin, S.Hut dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Kristian Tandabioh dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala desa, dan lurah se-Kecamatan Routa yang secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam forum itu, Kristian menegaskan bahwa DPRD tidak ingin Musrenbang hanya berakhir sebagai rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapan DPRD jelas, seluruh usulan masyarakat Kecamatan Routa harus benar-benar diprioritaskan pada APBD 2027. Sampai hari ini, masyarakat masih merasakan minimnya pembangunan dan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah ini,” tegas Kristian.
Ia mengungkapkan, sejumlah usulan yang mengemuka dalam Musrenbang merupakan kebutuhan mendesak dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan pertanian.
Adapun usulan tersebut meliputi pembangunan perpipaan air bersih, pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, serta program percetakan sawah guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Ini bukan sekadar permintaan tambahan, tetapi kebutuhan dasar yang selama ini belum terpenuhi secara optimal,” ujarnya.
Selain mendorong peran pemerintah daerah, Kristian juga menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan di Kecamatan Routa. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut tidak boleh hanya mengambil keuntungan, tetapi juga wajib berkontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
“Perusahaan yang beroperasi di Routa harus bertanggung jawab dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, agar masyarakat lingkar tambang benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kristian menekankan bahwa keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh stabilitas dan kondusivitas wilayah. Ia mengingatkan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan.
“Dengan komunikasi yang baik dan kondisi wilayah yang kondusif, pembangunan di Kecamatan Routa dapat berjalan lancar, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Editor Redaksi
