KONAWE, rubriksatu.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe bersama Pemerintah Daerah (Pemda) sepakat mengusulkan sebanyak 3.942 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, Ginal Sambari, menjelaskan bahwa ribuan tenaga honorer tersebut merupakan hasil seleksi PPPK sebelumnya yang belum seluruhnya terakomodir. Usulan resmi pun telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ini adalah bagian dari perjuangan kami. Kami sudah sampaikan ke Menpan RB dan mendapat jawaban bahwa pengangkatan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Maka, kami langsung menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan telah tercapai kesepakatan,” ujar Ginal Sambari.
Dari total 3.942 tenaga honorer, terdiri atas, Guru 653 orang, tenaga kesehatan, 638 orang, tenaga teknis 2.621 orang.
DPRD Konawe juga telah resmi mengeluarkan persetujuan agar seluruh tenaga honorer tersebut segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Target penyelesaian proses ini ditetapkan paling lambat Desember 2025.
“Kami tidak lagi mengacu pada batas waktu 1 Oktober. Harapannya, seluruh proses pengangkatan sudah selesai paling lambat Desember 2025,” tambah Ginal.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menegaskan bahwa data honorer yang diusulkan tidak berasal dari nama baru, melainkan dari hasil seleksi sebelumnya yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua nama yang diusulkan adalah mereka yang sudah mengikuti tes sebelumnya dan terdata di BKN. Jadi tidak mungkin ada tambahan. Ini juga sebagai langkah pencegahan agar tidak muncul lagi tenaga honorer baru di luar mekanisme resmi,” jelas Suparjo.
Pemda Konawe berharap kebijakan ini bukan hanya memberi kejelasan status bagi para tenaga honorer, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Editor Redaksi
