KONAWE, rubriksatu.com – Di tengah polemik yang mengiringi aktivitas investasi di Kecamatan Routa, gelombang dukungan terhadap PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) justru kian menguat.
Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat pribumi lingkar tambang turun ke jalan, menggelar aksi damai di Kantor DPRD Konawe dan Kantor Bupati Konawe, Selasa (7/4/2026).
Aksi yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Pribumi Routa Konawe Mepokoaso (KMPRKM) tersebut menghadirkan narasi berbeda dari isu yang berkembang sebelumnya. Massa secara tegas menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan investasi PT SCM yang dinilai telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Dalam aksinya, KMPRKM menyampaikan lima tuntutan utama, mendukung penuh investasi PT SCM sebagai penggerak ekonomi daerah. Mendesak pemerintah memberikan kejelasan terkait pembangunan smelter sesuai regulasi.
Selanjutnya, meminta transparansi dari seluruh pemangku kepentingan, menuntut klarifikasi atas surat dari Sekretariat Jenderal DPD RI, dan menantang pihak penolak investasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat.
Koordinator aksi, Randi Liambo, menegaskan bahwa kelompok yang selama ini mengatasnamakan gerakan “Save Routa” tidak merepresentasikan masyarakat asli Routa.
“Kami yang hidup langsung di wilayah lingkar tambang justru merasakan manfaatnya. Jadi jangan samakan kami dengan kelompok yang tidak jelas representasinya,” tegasnya.
Menurutnya, kontribusi investasi PT SCM telah dirasakan melalui pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, massa juga mengingatkan potensi konflik sosial apabila polemik terus dipertajam tanpa solusi.
“Kami tidak ingin konflik horizontal terjadi. Yang kami butuhkan adalah stabilitas agar manfaat investasi tetap dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Terkait tuntutan pembangunan smelter dengan teknologi RKEF, massa menilai isu tersebut kerap dijadikan alat tekanan tanpa mempertimbangkan regulasi yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa kebijakan pembangunan smelter sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, termasuk terkait moratorium yang saat ini masih berlaku.
Selain itu, mencuat pula isu dugaan Surat Keterangan Tanah (SKT) fiktif di kawasan hutan Routa yang kini tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum, yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi jika tidak ditangani secara transparan.
Dukungan terhadap investasi juga datang dari Himpunan Aktivis Muda Konawe (HAM). Jenderal Lapangan, Agus Salim Misman, menegaskan bahwa keberlanjutan investasi memiliki dampak luas terhadap daerah.
“Investasi ini tidak hanya berdampak di Routa, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui dana bagi hasil. Ini harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan iklim investasi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, menegaskan bahwa kehadiran investasi telah membawa perubahan signifikan di Routa, terutama dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas wilayah.
“Dulu akses sangat terbatas, sekarang sudah terbuka hingga ke desa-desa. Ini bukti nyata manfaat investasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan smelter tidak dapat dipaksakan dan harus tunduk pada regulasi pemerintah pusat.
“Kalau regulasi belum mengizinkan, maka tidak bisa dipaksakan. Saat ini masih ada moratorium, dan itu harus dihormati,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengapresiasi aksi damai yang dilakukan massa dan menilai penyampaian aspirasi secara tertib membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
“Kami berterima kasih karena aspirasi disampaikan dengan damai. Ini membuat kita bisa mencari solusi secara jernih,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung keberlanjutan investasi, terlebih jika mendapat legitimasi dari masyarakat.
“Kami ada untuk masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi akan kami kawal,” tegasnya.
DPRD juga berencana turun langsung ke Kecamatan Routa guna melihat kondisi di lapangan secara objektif.
Editor Redaksi
