JAKARTA, rubriksatu.com – Pemerintah Kabupaten Konawe terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., pada Workshop Penguatan Pengelolaan Sawit Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (AKPSI).
Kegiatan yang mengusung tema “AKPSI dan Sawit Expo: Sawit untuk Rakyat” itu berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026), dan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus. Workshop diikuti kepala daerah dari berbagai kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia sebagai forum memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat, di antaranya mendorong lahirnya regulasi yang memberikan manfaat langsung kepada daerah penghasil melalui skema bagi hasil dari produksi kelapa sawit.
Usulan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sentra perkebunan dapat berjalan lebih optimal.
Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, menegaskan bahwa daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap industri kelapa sawit nasional. Oleh karena itu, menurutnya, daerah juga layak memperoleh manfaat yang seimbang dari sektor tersebut.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kontribusi nyata kepada kabupaten penghasil. Dengan demikian, hasil produksi sawit tidak hanya menopang perekonomian nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Syamsul Ibrahim menjelaskan, di Sulawesi Tenggara terdapat empat kabupaten penghasil kelapa sawit, yakni Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana. Keempat daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan produksi sawit nasional.
Menurutnya, prospek industri sawit juga semakin menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel melalui program B50 yang tengah dikembangkan pemerintah. Dengan harga tandan buah segar (TBS) yang berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sektor perkebunan sawit diyakini akan memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi para petani.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe juga terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan perkebunan. Salah satunya melalui harapan agar PT UAM dapat membangun Jembatan Bailey yang menghubungkan wilayah Angata dengan Konawe Selatan.
Menurut Syamsul, keberadaan akses tersebut akan memperlancar distribusi hasil perkebunan, menekan biaya transportasi, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani.
Workshop AKPSI juga menghasilkan lima langkah strategis dalam penguatan tata kelola sawit daerah, yakni sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penerapan teknologi, pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe berharap sektor kelapa sawit dapat terus berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, memberikan nilai tambah bagi perekonomian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan sentra perkebunan.
Editor Redaksi
