KONAWE, rubriksatu.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Temu Karya Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Konawe, Selasa (9/6/2026).
Peninjauan dipusatkan di halaman Kantor Bupati Konawe yang akan menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Dalam kunjungan itu, Dirjen Bina Pemdes didampingi Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H.
Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Murtono, S.STP., M.Si., Direktur Penataan dan Kerja Sama Desa (Peka Desa), Mohammad Noval, S.T., serta sejumlah pejabat Kemendagri lainnya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan kegiatan berjalan sesuai rencana menjelang pembukaan Temu Karya Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Konawe.
Diketahui, kegiatan tersebut dijadwalkan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, pada Rabu (10/6/2026).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Konawe, Makmun Syahdatun, S.Sos., mengatakan berbagai persiapan teknis maupun nonteknis terus dimatangkan dan saat ini telah mencapai sekitar 90 persen.
“Secara umum, Kabupaten Konawe sudah siap menjadi tuan rumah Temu Karya Nasional Tahun 2026. Seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan terus kami maksimalkan agar acara berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.
Menurut Makmun, panitia juga masih melakukan koordinasi terkait konfirmasi kehadiran sejumlah tamu undangan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Tenggara.
“Kami terus memastikan seluruh tamu undangan dapat hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Konawe optimistis pelaksanaan Temu Karya Nasional 2026 dapat berjalan sukses sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.
Laporan Asman
