KONAWE, rubriksatu.com – Program perbaikan infrastruktur jalan sepanjang kurang lebih 45 kilometer di Kecamatan Routa mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Desa Lalomerui dan sedikitnya delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi, menyampaikan bahwa proyek jalan ini ditargetkan menghubungkan Desa Lalomerui hingga Kelurahan Routa.
“Secara keseluruhan, sekitar delapan perusahaan terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini, di antaranya PT SCM, PT PJUM, PT ANN, PT Modern, dan PT Mulya Tani,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, pekerjaan dilakukan secara bertahap dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 40 persen. Adapun tahapan pekerjaan meliputi perbaikan badan jalan, pemadatan, pembuatan drainase, serta pembangunan jembatan dan gorong-gorong dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dump truck.
Menurut Taksir, pembangunan jalan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Routa.
“Pemerintah desa berinisiatif mengajak perusahaan untuk bersinergi membangun jalan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Bahkan, kata dia, sejumlah warga secara sukarela merelakan lahannya untuk mendukung proyek jalan.
“Justru masyarakat sangat mendukung karena manfaatnya sudah mulai dirasakan, terutama dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga merasakan manfaat lain dari kehadiran investasi, seperti layanan kesehatan gratis melalui program puskesmas keliling yang dijalankan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).
“Pelayanan kesehatan ini dilakukan dua kali dalam sebulan dan terbuka untuk umum, termasuk pemeriksaan kesehatan, cek gula darah, kolesterol, hingga pemberian obat secara gratis,” ungkapnya.
Taksir menambahkan, perusahaan berkomitmen menjalankan program tersebut selama masih beroperasi di wilayah lingkar tambang.
Ia juga menegaskan bahwa wilayah konsesi PT SCM berada di Desa Lalomerui, sehingga masyarakat setempat termasuk kategori terdampak langsung aktivitas pertambangan.
“Karena aktivitas perusahaan berada di wilayah kami, masyarakat tentu mendukung karena sudah merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, lanjutnya, perusahaan telah membangun fasilitas sekolah dasar lengkap dengan rumah guru, laboratorium, dan kantin, serta menyediakan program beasiswa bagi warga.
Sementara di bidang keagamaan, perusahaan turut membantu pembangunan sarana ibadah, termasuk masjid permanen.
Untuk pemberdayaan ekonomi, program dijalankan melalui BUMDes yang menyalurkan hasil pertanian warga ke perusahaan, serta dukungan di sektor transportasi seperti angkutan travel.
“Termasuk juga bantuan sarana ATK untuk kantor desa,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pengaspalan jalan desa sepanjang kurang lebih 750 meter yang melibatkan tenaga kerja lokal melalui skema Harian Orang Kerja (HOK).
Terkait isu pembangunan smelter, Taksir menegaskan bahwa masyarakat Desa Lalomerui tidak menuntut pembangunan smelter dan memilih mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk regulasi moratorium serta pertimbangan teknis dalam dokumen AMDAL.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Routa, Darmon, dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD pada Selasa (7/4/2026), mengaku bersyukur atas kehadiran investasi di wilayahnya.
Ia menyampaikan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, terutama dalam akses pendidikan bagi anak-anak.
“Kehadiran kami bukan untuk membela perusahaan, tetapi mendukung investasi karena manfaatnya sudah kami rasakan,” ujarnya.
Darmon juga menegaskan bahwa sebagian besar wilayah IUP PT SCM berada di Desa Lalomerui sebagai wilayah ring satu. Ia berharap DPRD dapat melihat persoalan ini secara objektif.
Selain itu, ia menyoroti adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai warga Routa namun diragukan keabsahannya, sehingga perlu dilakukan verifikasi.
“Kami berharap DPRD dapat menengahi persoalan ini dan memperhatikan kondisi masyarakat yang telah merasakan manfaat investasi,” pungkasnya.
Laporan Asman
