KENDARI, rubriksatu.com – Polemik banjir yang terus menghantui warga Jalan Tunggala (Baito), Kelurahan Anawai, kembali memanas. Ketua RW 05 Anawai, Mirkas, secara terbuka mengkritik pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Jayadin, yang dimuat di salah satu media daring.
Menurut Mirkas, pernyataan tersebut terkesan sebagai pembelaan sepihak dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menilai, penjelasan yang disampaikan justru mengabaikan faktor utama penyebab banjir: aktivitas pembukaan lahan perumahan yang masif tanpa pengendalian lingkungan memadai.
“Selama ini lumpur masuk ke badan jalan bahkan ke rumah warga. Itu bukan air biasa, tapi kiriman dari lokasi pembukaan lahan perumahan. Namun anehnya, dalam pernyataan di media tidak ada satu pun penjelasan soal kontribusi pengembang terhadap banjir,” tegas Mirkas, Kamis (26/2/2026).
Warga, kata dia, tidak hanya menghadapi genangan air, tetapi juga endapan lumpur tebal yang mengganggu aktivitas dan merusak lingkungan permukiman. Kondisi itu dinilai sebagai dampak langsung dari pembangunan yang tidak disertai sistem pengendalian drainase dan sedimentasi yang memadai.
Mirkas mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Kendari yang dinilai belum menunjukkan ketegasan terhadap para pengembang, meskipun dampaknya telah dirasakan secara berulang oleh masyarakat.
“Kalau ini dibiarkan, artinya ada kelalaian. Pemerintah seharusnya memastikan setiap pengembang membangun sistem pengendalian banjir sebelum membuka lahan secara luas,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah kewajiban pembangunan kolam retensi yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, menurut Mirkas, pembangunan perumahan terus berjalan.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi memperparah risiko banjir ke depan.
“Kolam retensi itu kewajiban. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Sementara lahan terus dibuka. Ini yang harus dijelaskan ke publik,” katanya.
Tak hanya soal substansi, Mirkas juga mengkritik pendekatan Plt Kadis PUPR yang dinilai kurang responsif terhadap kondisi lapangan.
Menurutnya, kepala dinas seharusnya turun langsung melihat dampak banjir, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memberi contoh dengan turun langsung. Tapi kepala dinas justru berbicara di media tanpa melihat sendiri kondisi warga. Ini patut dievaluasi,” pungkasnya.
Warga berharap Pemkot Kendari tidak hanya responsif secara wacana, tetapi juga tegas dalam memastikan setiap pengembang memenuhi kewajiban lingkungan sebelum dampaknya terus meluas.
Editor Redaksi
