KONAWE, rubriksatu.com – Ribuan tenaga honorer aktif di Kabupaten Konawe menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Konawe dalam waktu dekat.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum juga diterbitkan pemerintah daerah.
Ribuan honorer aktif yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, hingga tenaga teknis menilai Pemda Konawe tidak menunjukkan progres signifikan dalam penyelesaian administrasi, padahal mereka telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai unit pelayanan publik.
Salah seorang honorer aktif yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap ketidakjelasan status mereka.
“Kami sudah mengabdi, tapi SK tidak kunjung keluar. Ini soal masa depan dan hak kami. Aksi akan kami lakukan karena kami butuh kepastian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa SK, posisi mereka tetap rentan, sementara beban kerja yang diemban sama dengan pegawai berstatus resmi.
Selain mendesak percepatan penerbitan SK, para honorer juga menyoroti wacana pemerintah pusat terkait rencana penghapusan skema PPPK Paruh Waktu. Mereka menilai, jika kebijakan itu benar-benar berlaku, Bupati Konawe harus hadir memberikan solusi konkret.
“Jika PPPK Paruh Waktu dihapus, Bupati Konawe tidak boleh lepas tangan. Pemerintah daerah wajib memberi solusi,” tegasnya.
Mereka mengingatkan bahwa kontribusi para honorer selama ini sangat besar terhadap pelayanan publik. Karena itu, penundaan dan ketidakjelasan status dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap ribuan tenaga yang menopang layanan pemerintahan.
Rencana aksi ini dibenarkan Koordinator Forum Honorer Aktif Kabupaten Konawe, Andriyadi M., S.H., M.H. Ia menyebut, sudah banyak honorer yang menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan menuntut SK Bupati.
Namun, ia mengaku masih berupaya menahan rencana aksi tersebut sembari menunggu langkah nyata dari Bupati Konawe, Yusran Akbar.
“Kami masih menunggu kepastian yang hakiki dari Bupati. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, aksi besar-besaran dipastikan terjadi,” tegas Andriyadi—yang akrab disapa Anci, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, honorer aktif membutuhkan jawaban jelas dari Bupati Konawe: apakah mereka akan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu atau tidak sama sekali. Ia turut menyoroti sulitnya bertemu langsung dengan Bupati dalam beberapa waktu terakhir.
Tak hanya itu, Forum Honorer Aktif juga mendesak pengumuman hasil pemeriksaan Inspektorat terkait PPPK tahap satu, yang diduga terdapat peserta yang dinyatakan lolos dan mendapat SK meski tidak aktif mengabdi sebagai honorer daerah.
Kini, ribuan honorer aktif menantikan keputusan konkret dari Bupati Konawe agar potensi konflik sosial yang lebih besar dapat dicegah, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik yang selama ini sangat bergantung pada tenaga honorer.
Editor Redaksi
