KONAWE, rubriksatu.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menegaskan komitmennya dalam memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta akuntabel.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar Selasa (3/3/2026), dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili dan Wakil Ketua II Nasrullah Faizal. Hadir pula Bupati Konawe Yusran Akbar bersama Wakil Bupati Syamsul Ibrahim, jajaran Forkopimda, kepala OPD, unsur TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, hingga tokoh masyarakat dan insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menekankan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif untuk mengevaluasi arah pembangunan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut peringatan HUT memiliki tiga dimensi penting: retrospektif, introspektif, dan prospektif.
“Retrospektif berarti kita menengok masa lalu sebagai mata rantai sejarah yang menjadi fondasi berharga untuk menapaki masa kini dan masa depan. Introspektif bermakna menjadikan momentum ini sebagai sarana mawas diri agar perjalanan pembangunan mampu menjawab persoalan kekinian serta responsif terhadap tantangan ke depan. Sementara prospektif adalah upaya merancang masa depan berlandaskan realitas dan dinamika saat ini tanpa melupakan nilai-nilai sejarah,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia mengulas jejak panjang peradaban Konawe yang berakar dari Kerajaan Konawe. Pada masa awal pembentukannya, wilayah ini dikenal sebagai Kabupaten Kendari, yang merupakan kelanjutan dari konfederasi kerajaan-kerajaan kecil seperti Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watumendonga, dan Tambosupa.
Konfederasi tersebut dipimpin Mokole More Wekoila sekitar abad ke-12 dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mokole La Rebi bergelar Sangia Inato (1602–1668) dengan sistem Barata yang terstruktur.
Dalam perjalanan pemerintahan modern, Konawe juga melahirkan sejumlah daerah otonom baru, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemekaran tersebut dinilai sebagai kontribusi nyata Konawe dalam mendorong pemerataan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Memasuki usia ke-66 tahun, DPRD Konawe menyatakan komitmennya untuk terus melakukan transformasi kelembagaan.
Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama pemerintah daerah membentuk peraturan daerah sebagai dasar yuridis pembangunan. Dalam fungsi penganggaran, DPRD menetapkan arah politik anggaran dengan mempertimbangkan aspek input, output, outcome, benefit, dan impact agar setiap rupiah belanja publik benar-benar memberi manfaat nyata.
Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD menjalankan kontrol terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan kepala daerah melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara terbuka.
Penegasan ini menjadi penting di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ketua DPRD juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Konawe, di antaranya penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan atas keberhasilan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, Konawe juga meraih Indonesia Innovation Excellence Award 2026 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen mendukung program nasional menuju Indonesia Emas.
Menutup sambutannya, Ketua DPRD berharap momentum HUT ke-66 ini semakin memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.
“Dirgahayu Kabupaten Konawe ke-66 Tahun 2026. Mari kita wujudkan bersama Konawe yang bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Editor Redaksi
