JAKARTA, rubriksatu.com – Keputusan pimpinan DPR RI menyetujui kenaikan uang reses anggota DPR hingga Rp702 juta per orang menuai gelombang kecaman publik.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya melukai nurani rakyat, tetapi juga mencoreng komitmen efisiensi dan kesederhanaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jaringan Pemerhati Daerah (JASMERAH) menjadi salah satu pihak yang bersuara paling keras.
Mereka mendesak Presiden Prabowo dan DPP Partai Gerindra segera mencopot Sufmi Dasco Ahmad dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, menyusul langkah politik yang dinilai “blunder” dan “tidak peka terhadap penderitaan rakyat”.
“Kenaikan uang reses di tengah ekonomi rakyat yang masih sulit adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar kebijakan buruk, tapi juga cerminan arogansi kekuasaan di parlemen,” tegas Ketua Umum Nasional JASMERAH, Aldi Lamoito, Jumat (17/10/2025).
Kebijakan kenaikan uang reses yang melonjak hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya dianggap sebagai bukti nyata moral hazard di tubuh DPR.
Ironisnya, keputusan ini diambil ketika pemerintah pusat sedang berjuang menekan defisit anggaran dan menunda sejumlah proyek infrastruktur karena keterbatasan fiskal.
JASMERAH menilai Dasco sebagai pimpinan DPR dan tokoh Gerindra telah mengabaikan arahan langsung Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menahan diri dari kebijakan yang membebani keuangan negara.
“Sebagai kader partai presiden, seharusnya Dasco memberi contoh. Tapi justru dia ikut mengesahkan kebijakan yang membuat rakyat muak. Ini bukan sekadar blunder, tapi juga pembusukan moral politik,” sindir Aldi.
JASMERAH menilai sikap pimpinan DPR berpotensi merusak citra pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru berjalan beberapa bulan.
Pesan moral tentang kesederhanaan pejabat negara kini justru tercederai oleh keputusan elit parlemen yang lebih sibuk menggemukkan kantong sendiri daripada membela kepentingan publik.
“Kalau pimpinan DPR, apalagi dari partai pengusung utama presiden, membuat keputusan seperti ini, publik wajar menilai ada pembelotan moral dari visi Presiden,” tegasnya lagi.
Sebagai langkah lanjutan, JASMERAH akan mengirimkan surat resmi kepada DPP Gerindra dan Sekretariat Negara untuk mendesak evaluasi posisi Dasco Ahmad di parlemen.
“Kami mendesak DPP Gerindra menegur keras dan mempertimbangkan pencopotan Dasco dari jabatan Wakil Ketua DPR. Ini penting untuk menyelamatkan marwah partai dan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo,” tutup Aldi.
Editor Redaksi
