KONAWE, rubriksatu.com – Bakal Calon Bupati Konawe, Rusdianto, SE, berjanji akan menciptakan birokrasi yang sehat dan transparan jika diberikan amanah oleh mayoritas masyarakat Konawe untuk memimpin daerah yang dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Tenggara ini.
Hal tersebut disampaikan Rusdianto saat berbincang dengan awak media pada Minggu, 21 Juli 2024 malam di Unaaha.
“Tata kelola pemerintahan perlu dibenahi agar lebih baik lagi. Sehingga reformasi birokrasi di Konawe adalah suatu keniscayaan,” tegas RD, sapaan akrab bakal calon Bupati Konawe ini.
Menurut RD, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
“Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima,” jelasnya.
Namun, RD menambahkan, di Konawe masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin.
“Pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayan publik sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mindset ini yang akan kita ubah,” janji RD.
Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi, lanjut RD, adalah komitmen pemimpin. Hal ini berkaitan juga dengan anggapan bahwa birokrat, bahkan pemimpin, merupakan penguasa bukan pelayan publik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gap antara pemerintah dengan masyarakat atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang masih belum setara.
“Padahal di era demokrasi ini, partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan hak menjadi penting dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegritas tinggi, memiliki visi masa depan yang baik, dan menjadi panutan,” ujarnya.
RD menekankan bahwa dalam mewujudkan reformasi birokrasi bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin yang menjadi poin penting, tetapi juga keterlibatan masyarakat dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan menimbulkan kesetaraan hubungan serta check and balance antara pemerintah dan masyarakat.
“Insya Allah ke depan jika saya diberi amanah untuk memimpin Konawe, tidak ada yang namanya ‘jual beli’ jabatan. Penempatan pejabat itu tergantung dengan kompetensi yang bersangkutan,” tegas RD.
“Bagaimana pejabat mau bekerja maksimal jika sebelum menduduki suatu jabatan sudah dimintai setoran. Praktik-praktik seperti ini yang harus dihilangkan. Kalau mau jabatan, tingkatkan kinerja,” pungkasnya.
Laporan Redaksi
