KONAWE, RUBRIKSATU.com – Rutan Kelas IIB Unaaha menerima Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kemenkumham Sultra) dan memperoleh prestasi membanggakan.
Pemenuhan data dukung untuk Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) di Rutan ini mencapai 100% dalam kunjungan yang berlangsung pada Kamis, 12 Oktober 2023.
Tim Kanwil Kemenkumham Sultra yang mengawasi kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Ruslan. Dalam kesempatan tersebut, Ruslan memberikan beberapa arahan dan saran kepada tim kerja Reformasi Birokrasi Rutan Unaaha.
Dalam arahannya, Ruslan menekankan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi RKT RB Triwulan III. Hal ini terkait dengan kondisi data indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang pada tahun 2022 mengalami penurunan.
Meskipun pemenuhan data dukung sudah mencapai 100%, Ruslan mengingatkan bahwa tim kerja perlu lebih berfokus pada meningkatkan kualitas data dukung, terutama dalam laporan yang diunggah, serta memastikan kualitas tersebut sesuai dengan catatan KemenpanRB. Selain itu, penting juga untuk mengejar ketepatan waktu dalam penyampaian laporan.
“Kita perlu bersama-sama memetakan kembali bagaimana meningkatkan kualitas laporan data dukung sesuai catatan KemenpanRB. Kebanyakan catatan mereka adalah terkait dengan kualitas laporan yang kurang sesuai, dan kami harus memastikan ketepatan waktu dalam pengunggahan data,” ungkapnya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai RKT RB oleh tim Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Mereka menguraikan satu per satu indikator poin dalam aplikasi E-RB. Turut hadir dalam ruang rapat tersebut para pejabat administrator dan pengawas yang tergabung dalam tim Pembangunan Zona Integritas.
Keberhasilan Rutan Kelas IIB Unaaha mencapai 100% pemenuhan data dukung dalam RKT RB adalah pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan komitmen dalam upaya reformasi birokrasi di daerah tersebut.
