KONAWE, rubriksatu.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru mendapat apresiasi dari Tim Verifikasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Tim Verifikasi PB PGRI, Sujito, saat melakukan kunjungan dan verifikasi langsung terhadap kesiapan Kabupaten Konawe dalam mengusung Anugerah Dwija Praja Nugraha, di Kantor Bupati Konawe, Kamis (12/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Sujito secara khusus menyoroti visi dan misi Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, terutama misi keempat yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan sektor pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kedatangan tim verifikasi disambut dengan tarian adat Mondotambe. Rombongan dipimpin Sujito dan didampingi Ketua PGRI Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Suryadi, bersama jajaran pengurus PGRI tingkat provinsi dan Kabupaten Konawe.
Rombongan diterima langsung Bupati Konawe, Yusran Akbar, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Konawe, Hj. Hania, S.Pd., M.Pd., Gr.
Dalam sambutannya, Sujito mengatakan tim telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek persiapan verifikasi.
“Saya sudah melihat A sampai Z-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan,” ujarnya.
Pihaknya menilai, kemajuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, guru merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan sehingga keberpihakan terhadap tenaga pendidik harus menjadi prioritas kepala daerah.
“Tidak ada guru yang tidak sejahtera kalau menginginkan pendidikan maju. Saya soroti visi misi Bapak Bupati, ada korelasi yang mendukung,” ungkapnya.
Sujito juga menyinggung perjuangan PGRI dalam mengadvokasi hak dan status kepegawaian guru, termasuk tenaga pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru pada akhirnya turut memberikan dampak positif terhadap sektor pelayanan publik lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sujito membeberkan sejumlah indikator utama yang menjadi perhatian tim verifikasi dalam menilai kelayakan suatu daerah menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha.
Pertama, kepala daerah harus memiliki kepedulian nyata terhadap pembangunan pendidikan, khususnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
Kedua, pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Pertama, harus kepala daerah yang sangat peduli pada pendidikan pada umumnya, dan khususnya kepada guru serta tenaga kependidikan. Kedua, anggaran APBD daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, minimal 20 persen untuk pendidikan,” tegasnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian dalam proses penilaian tersebut.
Dari sejumlah kabupaten di Sultra, hanya Konawe dan Kolaka yang disebut masuk dalam kriteria verifikasi.
“Provinsi Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Ada dua kabupaten yang masuk kriteria, yaitu Konawe dan Kolaka. Sementara Jawa Timur yang punya 38 kabupaten, hanya satu yang masuk kriteria. Makanya Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe, ini menjadi hal yang luar biasa dan unik menurut kami,” paparnya.
Tak hanya memeriksa dokumen administrasi, tim verifikasi juga melakukan penelusuran terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah di lapangan.
Salah satu temuan yang mendapat perhatian khusus Sujito adalah kebijakan kontrak kerja guru PPPK selama lima tahun di Kabupaten Konawe.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kepastian kerja dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Setelah verifikasi, saya mendengar dan menemukan langsung kepedulian terhadap guru PPPK sampai dikontrak lima tahun. Itu luar biasa,” ungkapnya.
Apresiasi tersebut mendapat tanggapan dari Bupati Konawe, Yusran Akbar. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap guru bukan sekadar upaya memenuhi persyaratan penilaian, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia.
Menurut Yusran, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan jaminan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik.
“Kami tidak ingin sekadar memenuhi syarat administratif. Kontrak lima tahun bagi guru PPPK dan pemenuhan anggaran 20 persen adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk para pahlawan tanpa tanda jasa di Bumi Kalosara. Guru yang sejahtera akan melahirkan generasi Konawe yang cerdas dan berkarakter,” tegasnya.
Sementara itu, Sujito berharap Pemerintah Kabupaten Konawe bersama jajaran pengurus PGRI terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru.
Ia juga mendorong PGRI Kabupaten Konawe untuk mengambil peran aktif dalam mengawal serta mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah di sektor pendidikan.
“Tentunya kami juga memberi saran kepada Bapak Bupati untuk terus melaksanakan visi misinya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru,” tutupnya.
Apresiasi dari tim verifikasi PB PGRI tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk terus memperkuat komitmen pembangunan pendidikan. Namun, hasil akhir penganugerahan tetap menjadi kewenangan PB PGRI berdasarkan seluruh tahapan dan indikator penilaian yang ditetapkan.
Editor Redaksi
