KONSEL, rubriksatu.com – Aktivitas penambangan batu galian C di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan. Kegiatan penambangan yang diduga belum mengantongi legalitas perizinan tersebut didesak untuk segera ditertibkan oleh aparat penegak hukum.
Garda Muda Anoa Sulawesi Tenggara (GMA Sultra) meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) turun langsung ke lapangan untuk memeriksa legalitas aktivitas penambangan yang disebut-sebut dikoordinir oleh seseorang berinisial EW.
GMA Sultra menduga aktivitas penambangan tersebut beroperasi tanpa mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Bahkan, material hasil penambangan itu disebut-sebut diperjualbelikan kepada PT Citra Kusuma Sultra (CKS) dan Manunggal.
Direktur Eksekutif GMA Sultra, Muhammad Ikbal Laribae, mengatakan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, selain berpotensi melanggar ketentuan hukum di bidang pertambangan, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian negara dan dampak terhadap lingkungan.
“Informasi yang kami terima, aktivitas galian C di Moramo Utara itu berjalan tanpa IUJP. Penanggung jawabnya inisial EW. Hasil galiannya juga diduga dijual ke PT CKS dan Manunggal. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Ikbal, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah tegas. Ia menilai, pembiaran terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara.
“Kami mendesak Mabes Polri untuk turun langsung ke lapangan. Jangan hanya diam. Tertibkan aktivitas galian C yang diduga ilegal ini. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum pertambangan di Sultra,” tegasnya.
Tak hanya meminta penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas penambangan, Ikbal juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa PT CKS dan Manunggal yang disebut-sebut menjadi pembeli material hasil galian tersebut.
Menurutnya, pihak yang diduga menerima atau membeli material dari aktivitas pertambangan bermasalah juga perlu dimintai klarifikasi untuk memastikan asal-usul material serta legalitas kegiatan penambangannya.
“Jangan hanya penambangnya yang ditertibkan, pembelinya juga harus diperiksa. Dari mana asal materialnya, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak,” tambahnya.
Selain Mabes Polri, GMA Sultra turut meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Moramo Utara.
Ikbal menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dugaan aktivitas pertambangan tersebut hingga ada langkah konkret dari instansi berwenang.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri dan Polda Sultra,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut sebagai penanggung jawab aktivitas penambangan berinisial EW, PT CKS, Manunggal, maupun pihak kepolisian terkait dugaan tersebut.
Editor Redaksi
