KENDARI, rubriksatu.com – Penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari menuai sorotan. YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Polresta Kendari segera menahan tersangka berinisial AYD yang telah ditetapkan sejak 1 Juni 2026.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Polresta Kendari pada Rabu (11/11/2026). Koalisi menilai belum adanya penahanan terhadap tersangka selama lebih dari lima bulan, tanpa penjelasan resmi kepada korban dan keluarganya, berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta rasa aman korban.
Koalisi menyebut perkara ini bukan sekadar persoalan prosedur hukum. Sebab, anak yang diduga menjadi korban masih harus menjalani kehidupan dengan rasa takut, sementara tersangka disebut masih bebas beraktivitas di lingkungan yang sama.
Berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sejak 2024. Ibu korban kemudian melaporkan perkara itu ke Polresta Kendari pada 30 Mei 2026.
Dua hari setelah laporan diterima, tepatnya 1 Juni 2026, penyidik menetapkan AYD sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
Namun, hingga 11 November 2026, tersangka belum juga ditahan. Koalisi menyatakan korban dan keluarganya tidak pernah menerima penjelasan tertulis dari kepolisian mengenai alasan belum dilakukannya penahanan tersebut.
Situasi itu dinilai semakin mengkhawatirkan karena hasil asesmen psikologis menunjukkan korban mengalami trauma. Kekhawatiran keluarga juga bertambah setelah tersangka disebut pernah mendatangi rumah pelapor yang sekaligus menjadi tempat tinggal korban.
Kondisi tersebut membuat korban dan keluarganya merasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal sendiri.
Pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sultra, Mutmainnah, mengatakan korban membutuhkan perlindungan dan kepastian agar tidak lagi merasa terancam.
“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pelaku tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ujar Mutmainnah.
Koalisi juga menilai terdapat instrumen hukum yang dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil langkah perlindungan terhadap korban.
Mereka merujuk Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur penahanan terhadap tersangka dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
Selain itu, koalisi menyoroti Pasal 100 ayat (5) yang mengatur sejumlah alasan penahanan, termasuk kekhawatiran tersangka menghambat proses pemeriksaan atau memengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Menurut koalisi, dugaan kedatangan tersangka ke rumah korban dan pelapor, yang juga merupakan saksi utama dalam perkara tersebut, perlu menjadi pertimbangan penyidik dalam menilai kemungkinan adanya upaya memengaruhi saksi.
Koalisi juga merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Mereka menilai Pasal 42 memberikan dasar bagi kepolisian untuk melakukan perlindungan terhadap korban, termasuk mengambil langkah pembatasan gerak pelaku agar tidak mendekati korban.
Sementara itu, Pasal 45 disebut membuka ruang bagi korban, keluarga, atau pendamping untuk meminta penetapan pembatasan gerak pelaku kepada hakim apabila terdapat kekhawatiran terjadinya intimidasi. Koalisi juga menyinggung Pasal 68 yang mengatur hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.
Pendamping hukum korban, Ambara Dewita, menegaskan pihaknya tidak meminta tindakan di luar kewenangan kepolisian. Mereka hanya menginginkan adanya langkah hukum yang jelas serta penjelasan resmi kepada korban dan keluarganya.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Ambara.
Dirinya menambahkan, ketidakjelasan penanganan perkara dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Penundaan penahanan tanpa alasan yang jelas dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika korban saja tidak diberi penjelasan, bagaimana publik bisa percaya bahwa kasus seperti ini ditangani dengan serius,” ujarnya.
EMPAT TUNTUTAN KOALISI
Atas kondisi tersebut, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sultra menyampaikan empat tuntutan kepada Polresta Kendari.
Pertama, mendesak Kapolresta Kendari melalui Satreskrim segera melakukan penahanan terhadap tersangka AYD dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak.
Kedua, meminta Polresta Kendari memberikan penjelasan tertulis kepada korban dan keluarganya mengenai alasan belum dilakukannya penahanan selama lebih dari lima bulan.
Ketiga, mendesak kepolisian menjamin keamanan korban dan keluarganya, termasuk mengambil langkah pembatasan gerak tersangka agar tidak mendekati korban sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS.
Keempat, meminta penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
Koalisi berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan keselamatan dan pemulihan korban menjadi perhatian utama dalam penanganan perkara tersebut.
Editor Redaksi
