KONAWE – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027 berlangsung dinamis.
Penurunan proyeksi APBD hingga sekitar Rp400 miliar membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan secara ketat terhadap rencana belanja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat konsultasi yang digelar pada Jumat (31/7/2026) dipimpin Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M. Turut hadir Sekretaris TAPD yang juga Kepala Bappeda Konawe Sryani, S.E., M.Si., Plt Kepala BPKAD La Ode Muh. Adnan, S.E., serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Djauhari, S.Pd., M.Pd.
Dalam pembahasan terungkap, APBD Kabupaten Konawe Tahun 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp1,4 triliun, turun dibanding APBD Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Penurunan sekitar Rp400 miliar tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
Menyikapi kondisi tersebut, Banggar DPRD Konawe melakukan rasionalisasi terhadap usulan belanja setiap OPD. Seluruh program ditelaah secara rinci agar anggaran yang tersedia benar-benar difokuskan pada kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian ialah usulan anggaran rehabilitasi sekolah pada Dinas Pendidikan senilai sekitar Rp2,4 miliar. Banggar meminta Dinas Pendidikan menyusun skala prioritas secara lebih terukur serta menyerahkan data lengkap sekolah yang diusulkan menerima rehabilitasi.
Langkah itu dinilai penting agar DPRD dapat menilai tingkat urgensi setiap usulan. Apabila masih terdapat bangunan sekolah yang dinilai layak digunakan, anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, termasuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menegaskan bahwa kondisi fiskal yang menurun harus dijawab dengan efisiensi belanja sekaligus inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Selain merasionalisasi belanja, Banggar DPRD Konawe juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun pendapatan dari sektor minerba,” tegas Made Asmaya.
Diharapkan, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pengurangan belanja, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD yang berkelanjutan.
Editor Redaksi
