KENDARI, rubriksatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan listrik tidak stabil di Kabupaten Konawe Utara, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, dan dihadiri lintas sektor bersama pihak PLN UP3 Kendari.
RDP digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Koalisi Rakyat Konawe Utara Menggugat terkait sering terjadinya penurunan tegangan listrik di wilayah tersebut.
Dalam forum tersebut, masyarakat mengeluhkan kondisi listrik yang kerap anjlok dan menyebabkan kerusakan alat elektronik hingga mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Ketua Koalisi Rakyat Konut Menggugat, Hendrik, meminta PLN segera menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan kelistrikan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, sebagai daerah penghasil nikel, Konawe Utara tidak seharusnya mengalami krisis listrik berkepanjangan.
“Daerah penghasil nikel seperti Konawe Utara seharusnya mendapatkan pelayanan listrik yang memadai. Masyarakat sudah terlalu lama dirugikan akibat listrik yang tidak stabil,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PLN UP3 Kendari mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah Konawe Utara.
PLN menyampaikan bahwa pengadaan genset berkapasitas 8 megawatt mulai berproses pada pekan ketiga Juni 2026 sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan listrik di daerah tersebut.
Manajemen PLN juga menargetkan masyarakat Konawe Utara mulai merasakan peningkatan layanan kelistrikan paling lambat pada September 2026.
Selain itu, dalam berita acara RDP, PLN menyatakan siap memberikan dispensasi dan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak akibat gangguan listrik.
DPRD Sultra menegaskan akan terus mengawal percepatan pembangunan pembangkit listrik di Konawe Utara secara berkala.
Tak hanya itu, DPRD Sultra juga segera mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sulselrabar agar percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Konawe Utara dapat segera direalisasikan.
“Listrik stabil adalah hak masyarakat Konawe Utara,” tegas Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, usai rapat.
Editor Redaksi
