KONAWE, rubriksatu.com – Anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Joni Pisi, M.Si., melaksanakan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Balai Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian reses tahap II yang sebelumnya telah digelar di Balai Desa Uelawu, Kecamatan Konawe, pada Senin (9/2/2026), serta dilanjutkan di Balai Desa Inolobu, Kecamatan Wawotobi, Selasa (10/2/2026).
Di setiap titik reses, Joni Pisi melakukan dialog langsung dengan kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat guna menyerap aspirasi dan mendengarkan kebutuhan riil warga di daerah pemilihan.
Di hadapan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat Inalahi, Joni Pisi yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Konawe menegaskan bahwa reses merupakan momentum strategis bagi anggota legislatif untuk turun langsung menemui konstituen.
“Reses adalah masa di mana pimpinan dan anggota DPRD bekerja di luar gedung parlemen untuk menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya menyerap, menampung, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Joni Pisi.
Dalam dialog interaktif, masyarakat Kelurahan Inalahi menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai mendesak, khususnya di sektor infrastruktur dasar. Warga mengusulkan perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, pemasangan lampu jalan di lorong pasar serta wilayah RW I, hingga penyambungan aliran listrik bagi sekitar 112 kepala keluarga di RW IV yang hingga kini belum teraliri listrik.
Kebutuhan tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, keamanan, dan kenyamanan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang sosial keagamaan, antara lain bantuan perlengkapan alat qasidah/rebana serta pengadaan seragam bagi 90 anggota Majelis Ta’lim yang aktif di kelurahan tersebut.
Di sektor kesejahteraan sosial, masyarakat meminta evaluasi terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak berjalan optimal. Warga mengaku bantuan hanya diterima satu kali, padahal seharusnya disalurkan setiap tiga bulan.
Sementara itu, pada sektor ekonomi dan ketahanan pangan, masyarakat mengusulkan bantuan ternak ayam, budidaya ikan air tawar sistem bioflok, serta dukungan konkret bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Joni Pisi menyatakan komitmennya untuk memilah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah agar dapat diakomodasi dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami kawal dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar dapat terealisasi. Pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas,” tegasnya.
Kegiatan reses berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Inalahi Rustam Tabara, S.Ap., jajaran BPD, tokoh agama, serta puluhan warga yang aktif menyampaikan masukan demi kemajuan wilayahnya.
Editor Redaksi
