Kendari, Rubriksatu.com – Gerakan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (GAM Sultra) angkat bicara terkait mencuatnya nama legislator asal Sulawesi Tenggara, Bahtra Banong, dalam pusaran dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nama Bahtra disebut-sebut menerima aliran dana dari program tersebut bersama 44 anggota Komisi XI DPR RI lainnya.
Muh. Fahrul Alfandi, salah satu pengurus GAM Sultra, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menindaklanjuti keterangan tersangka Satori yang menyebut nama Bahtra Banong sebagai salah satu penerima aliran dana mencurigakan tersebut.
“Kami mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Jika Bahtra Banong disebut menerima dana CSR BI-OJK, maka harus segera diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini demi menjaga integritas penegakan hukum dan membersihkan lembaga legislatif dari praktik korupsi,” tegas Fahrul di Kendari, Rabu (13/8/2025).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana CSR BI dan OJK, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai NasDem. Keduanya dijerat pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total dana yang diterima mencapai Rp28,38 miliar.
Dalam keterangan resmi KPK, tersangka Satori mengungkap bahwa sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI turut menerima dana yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan sosial. Salah satu nama yang mencuat dalam pengakuan tersebut adalah Bahtra Banong, anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Meski telah disebut dalam penyidikan, hingga kini Bahtra Banong belum memberikan keterangan resmi kepada publik. GAM Sultra menilai, sikap diam tersebut justru memperkuat dugaan keterlibatannya.
“Publik Sultra berhak tahu. Apalagi Bahtra Banong adalah representasi daerah di Senayan. Jika benar terlibat, maka harus diproses sebagaimana hukum berlaku. Jangan sampai KPK berhenti pada dua nama saja, sementara puluhan lainnya dibiarkan lolos,” tambah Fahrul.
GAM Sultra juga mendesak Partai Gerindra untuk mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang terseret kasus korupsi. Organisasi mahasiswa ini berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat diproses hukum secara transparan dan akuntabel.
Laporan redaksi
