KONAWE, rubriksatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari target awal Rp37 miliar, realisasinya mencapai Rp45 miliar. Namun di balik capaian tersebut, beban utang daerah sebesar Rp62,8 miliar masih menjadi tantangan serius.
Capaian ini terungkap dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Konawe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang rapat Ketua DPRD Konawe, Kamis (3/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., MM, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, SP., MH, Kepala BPKAD H.K Santoso, SE., M.Si, Kepala Bapenda Dr. Cici Ita Ristianty, SE., ME, Kepala Inspektorat Andreas Apono, SH, serta Kabid Perencanaan Strategis Bappeda Dr. Andrianto, S.STP., M.Si.
PENDAPATAN MENINGKAT, TAPI UTANG MEMBEBANI
Meski pendapatan daerah meningkat signifikan, DPRD menyoroti adanya utang besar yang masih membayangi, khususnya utang tahun 2023 yang belum terselesaikan.
“Kami butuh kejelasan. Apakah belanja OPD itu sudah dibayar? Ataukah masih tertunda? Apakah termasuk hibah atau menjadi aset daerah?” tanya Ketua DPRD, Made Asmaya, kepada jajaran TAPD.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa hasil audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan arahan tegas agar Pemda tidak memulai program belanja baru sebelum menyelesaikan seluruh kewajiban utang yang tertunda.
“Sesuai arahan BPK, jangan lakukan belanja baru sebelum menyelesaikan utang. Ini harus jadi prioritas,” tegas Made.
RINCIAN UTANG RP62,8 MILIAR
Hingga 31 Desember 2024, utang Pemkab Konawe mencapai Rp62,8 miliar, dengan rincian utang RSUD Rp35,3 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 23 miliar, dan utang Jangka Pendek Lainnya Rp4,5 miliar
Selain membahas persoalan utang, rapat juga mendorong adanya strategi baru untuk meningkatkan retribusi daerah.
“Kami ingin tahu, apa saja faktor yang mendorong kenaikan PAD ini? Kita perlu mempertahankan tren positif ini untuk target 2025,” kata Made.
Ia juga menyerukan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemda dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan agar tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Melesatnya pendapatan daerah patut diapresiasi, namun utang yang belum terselesaikan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan keuangan daerah tahun anggaran berikutnya.
DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal tata kelola anggaran yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Konawe.
Editor Redaksi
