KONAWE, rubriksatu.com – Keputusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusung Purnama Saboli sebagai calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Konawe dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI, Jumat (30/10/2026), memunculkan tanda tanya serius mengenai arah kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pasalnya, figur yang diproyeksikan memimpin Golkar Konawe itu bukan berasal dari kalangan politikus lokal Konawe. Purnama Saboli justru tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) periode 2024–2029.
Situasi ini menjadi ironi tersendiri. Di tengah klaim bahwa Golkar Konawe memiliki banyak kader potensial, justru sosok dari luar daerah yang mendapat kepercayaan untuk menduduki kursi tertinggi kepemimpinan partai di tingkat kabupaten.
Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, buru-buru menepis anggapan bahwa keputusan tersebut merupakan gambaran krisis kader di tubuh Golkar Konawe.
Menurutnya, penetapan Purnama bukan keputusan tanpa dasar, melainkan hasil kajian, pertimbangan, dan analisis internal partai.
Namun, penjelasan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa DPD I Golkar Sultra lebih memilih figur yang saat ini memiliki jabatan politik di daerah lain ketimbang kader lokal yang selama ini berproses dan membangun kekuatan partai di Konawe.
“Tidak berarti Pak Purnama dari Konsel mau ke Konawe karena kekurangan kader. Tidak, kader banyak. Tetapi itu berdasarkan kajian dan analisa kami. Setelah kami mengkaji, kami memutuskan bahwa Pak Purnama Saboli layak memimpin Golkar Konawe. Jadi dia ini pulang kampung,” tegas La Ode Darwin.
Dirinya mengungkapkan, salah satu alasan mendorong Purnama adalah keinginan menghadirkan warna dan semangat baru dalam tubuh Golkar Konawe.
Purnama dianggap memiliki komitmen untuk membesarkan partai sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi. Selain itu, Darwin menilai Purnama belum memiliki gesekan politik dengan kelompok mana pun di Konawe sehingga dianggap berpeluang diterima oleh berbagai kalangan.
Pertimbangan lainnya adalah hubungan kekeluargaan Purnama dengan masyarakat Konawe. Berdasarkan penelusuran internal partai, Purnama disebut memiliki ikatan keluarga yang cukup besar di daerah tersebut.
“Kami ingin Golkar Konawe dipimpin dengan warna yang baru. Saya melihat komitmen Pak Purnama bagaimana membesarkan partai dan mengonsolidasikan organisasi. Beliau juga belum memiliki gesekan politik dengan kelompok mana pun di Konawe, sehingga diharapkan lebih mudah diterima semua kalangan,” tandasnya.
Meski DPD I Golkar Sultra menyebut keputusan tersebut sebagai hasil kajian internal, penunjukan Purnama tetap menyisakan pertanyaan mendasar, jika Golkar Konawe memiliki banyak kader, mengapa tidak satu pun kader lokal yang dianggap layak tampil sebagai calon ketua?
Klaim bahwa Purnama dipilih untuk menghadirkan warna baru juga belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai proses regenerasi dan penghargaan terhadap kader yang selama ini membesarkan Golkar di Konawe.
Sebab, kepemimpinan partai bukan sekadar persoalan mencari figur yang dianggap dapat diterima semua kelompok. Lebih dari itu, partai politik semestinya memiliki mekanisme kaderisasi yang jelas, transparan, dan memberikan ruang kompetisi bagi kader internal.
Kini, tantangan terbesar Purnama bukan hanya memenangkan legitimasi dalam Musda, tetapi membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan sekadar keputusan elite partai.
Sebagai anggota DPRD Konawe Selatan yang diproyeksikan memimpin Golkar Konawe, Purnama juga menghadapi pekerjaan besar untuk membangun kedekatan politik, memperkuat struktur organisasi, serta meyakinkan kader lokal bahwa dirinya benar-benar hadir untuk membesarkan partai, bukan sekadar mengisi jabatan ketua.
Editor Redaksi
