KENDARI, rubriksatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian.
Namun, di balik optimisme peningkatan kesejahteraan petani, Zulhas juga mengungkap persoalan serius yang masih membayangi sektor perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) disebut telah meningkat, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada pada level yang dinilai rendah.
Hal itu disampaikan Zulhas saat memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah, TNI-Polri dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan beras dan peninjauan Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi atau eks MTQ Kendari.
Zulhas mengatakan pemerintah telah menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 1 juta ton bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta penerima manfaat dari Desil 1 hingga Desil 4.
Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan yang dirapel selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram beras.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi 33,2 juta penerima manfaat dari Desil 1 hingga Desil 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan yang dirapel untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram,” ujar Zulhas.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi sebanyak 1 juta ton melalui Perum Bulog.
Beras tersebut akan disalurkan ke pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram untuk menekan harga beras di tingkat konsumen.
Menurut Zulhas, langkah tersebut penting karena harga beras di sejumlah daerah masih mencapai Rp15.000 per kilogram.
“Pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Jagung Subsidi 150 Ribu Ton
Tak hanya beras, pemerintah juga menyiapkan subsidi pakan ternak berupa jagung sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pakan sekaligus menjaga produktivitas sektor peternakan nasional.
Zulhas juga meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, memperbanyak pelaksanaan pasar murah.
Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai ketentuan, termasuk anggaran tidak terduga, untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
“Pemerintah daerah juga kita imbau gencar untuk melakukan pasar murah,” tegasnya.
Di sektor pertanian, Zulhas menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 129.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan petani.
“Apa artinya? Artinya petani Indonesia lebih makmur. Kata FAO, kata Bank Dunia, nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 129,” ujarnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada sektor perikanan.
Zulhas menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di angka 103.
“Nilai tukar nelayan 103. Kalau modal 100, untung cuma 3. Enggak nutup ongkos,” kata Zulhas.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan lemahnya daya tawar nelayan dalam rantai perdagangan hasil tangkapan.
Ia mencontohkan, hasil tangkapan ikan yang memiliki nilai tinggi bisa terpaksa dijual murah karena nelayan tidak memiliki fasilitas penyimpanan.
“Ikan harusnya Rp5 juta, ditawar Rp1 juta, tetap dijual karena tidak ada cold storage,” ujarnya.
Pemerintah, kata Zulhas, menargetkan NTN meningkat menjadi 120 pada tahun depan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari balai lelang, cold storage, pabrik es hingga SPBN.
“Presiden menargetkan NTN 120 tahun depan. Kita bangun kampung nelayan. Ada balai lelang, cold storage, pabrik es, SPBN solar,” katanya.
Program tersebut ditargetkan mencakup 2.000 kampung nelayan pada tahap awal dan dilanjutkan hingga mencapai 5.000 kampung nelayan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 40.000 bioflok tematik untuk mendukung sektor perikanan dan budidaya masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menyoroti tingginya biaya produksi pertanian di Indonesia jika dibandingkan sejumlah negara lain.
Ia menyebut biaya produksi padi di Indonesia mencapai sekitar Rp14.000 per kilogram, sementara Thailand, Vietnam dan India berada di kisaran Rp4.000.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah penggunaan mekanisasi pertanian.
“Thailand, Vietnam, India sekitar Rp4.000. Mereka pakai pupuk tablet dan mekanisasi,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, mulai mendorong penggunaan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.
Kopdes Didorong Jadi Pusat Ekonomi Desa
Zulhas juga menempatkan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Ia menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Kopdes diharapkan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari pangan, pupuk, gas subsidi hingga akses pembiayaan UMKM.
“Seluruh bantuan pemerintah melalui Kopdes. Beras, pangan, KIP, bayar listrik, pinjaman UMKM, pupuk, gas subsidi. Semua lewat Kopdes,” tegasnya.
Ia mengatakan sekitar 30.000 Kopdes ditargetkan mulai beroperasi pada tahap awal.
Zulhas juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan menolak konsentrasi penguasaan ekonomi hanya pada segelintir kelompok.
“Tidak boleh Indonesia dikuasai 5-6 orang kaya. Kita harus kesetaraan. Itulah ekonomi Pancasila,” tandasnya.
Gizi dan Kemandirian Pangan
Selain produksi pangan, Zulhas menekankan pentingnya pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan pangan tidak cukup hanya berbicara mengenai ketersediaan beras, tetapi juga pemenuhan protein, karbohidrat dan kebutuhan gizi lainnya.
“Harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong setiap kecamatan dan desa memiliki ketahanan pangan yang kuat sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dari wilayah masing-masing.
Minta Dukungan TNI-Polri
Zulhas menegaskan program swasembada pangan dan pembangunan ekonomi desa tidak mungkin dijalankan pemerintah pusat sendirian.
Ia meminta dukungan TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembukaan sawah baru, pembangunan Kopdes serta penguatan sektor pangan.
“Tidak ada yang sanggup sendiri. Kalau TNI enggak dukung, Polri enggak dukung, ampun, enggak sanggup kita,” ujarnya.
Belanja Bawang dan Telur di Pasar Murah
Usai memberikan pengarahan, Zulhas turun langsung meninjau Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi Kendari.
Ia bahkan membeli 20 kilogram bawang merah dan 10 kilogram telur.
Bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan telur dipatok Rp20.000 per kilogram.
Interaksi Zulhas dengan pedagang dan warga berlangsung cukup ramai. Panitia beberapa kali mengatur kerumunan masyarakat yang ingin mendekat.
Menurut Zulhas, berbagai program ketahanan pangan tersebut merupakan agenda besar yang membutuhkan waktu, koordinasi dan dukungan semua pihak.
“Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat, khususnya pembangunan kampung nelayan dan penguatan Koperasi Desa di wilayah Sultra.
“Kami siap mengawal kampung nelayan dan Kopdes di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Editor Redaksi
