KONAWE, rubriksatu.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Konawe terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung panas, Rabu (30/9/2026).
Suasana forum memanas setelah salah seorang anggota DPRD Konawe, Dedy, bereaksi keras terhadap aksi tepuk tangan yang dilakukan salah satu pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika rapat tengah membahas kasus gangguan kesehatan yang dialami siswa SMA Negeri 20 Konawe.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas peristiwa yang terjadi pada Kamis (24/9/2026), ketika puluhan siswa dan seorang guru SMA Negeri 20 Konawe, Kecamatan Tongauna, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.
Data penanganan sebelumnya mencatat sebanyak 59 orang, terdiri dari 58 siswa dan satu guru, mengalami gangguan kesehatan dan sebagian mendapatkan penanganan medis. Penyebab pasti kejadian tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam RDP, DPRD Konawe tidak hanya memanggil pengelola SPPG Tongauna/Asao yang menyediakan makanan untuk SMA Negeri 20 Konawe. Seluruh pengelola SPPG yang beroperasi di Kabupaten Konawe turut dihadirkan untuk mengikuti evaluasi.
Namun, pembahasan yang semestinya menjadi ruang untuk mencari akar persoalan justru sempat memanas.
Dedy mengaku melihat langsung salah seorang pihak SPPG melakukan tepuk tangan di hadapan forum. Politisi Partai Gerindra tersebut langsung mempertanyakan tindakan itu dan meminta pihak SPPG memahami seriusnya persoalan yang sedang dibahas.
“Kalian ini apa, siapa tadi yang tepuk tangan! Saya lihat tadi dari depan ini salah satu SPPG. Kalian ini sudah menyebabkan masalah, malah kalian tepuk tangan. Buta hati kalian ini,” tegas Dedy dengan nada geram.
Dedy menegaskan, persoalan MBG tidak boleh dipandang sebagai kegiatan penyediaan makanan biasa. Program tersebut menyangkut kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sehingga seluruh prosesnya harus mendapatkan pengawasan serius.
Menurutnya, munculnya gangguan kesehatan pada puluhan penerima manfaat harus menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Ini salah satu program PSN makan bergizi gratis yang merupakan impian dari Bapak Presiden. Dan di kasus ini kita bukan dalam rangka untuk salah menyalahkan di sini, tetapi ya memang harus ada yang disalahkan karena faktanya sampai ada keracunan. Berarti ada yang salah, ada sebabnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedy untuk menekankan pentingnya mencari penyebab dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta pemeriksaan, bukan sekadar saling menyalahkan.
Ia meminta seluruh pihak tidak defensif dan menjadikan kejadian tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG di Konawe.
Dedy menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika makanan telah sampai di sekolah.
Menurutnya, seluruh rantai penyediaan makanan harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
“Kalau satu tahapan saja bermasalah, dampaknya bisa langsung dirasakan anak-anak yang menjadi penerima manfaat,” ujarnya.
Karena itu, menurut Dedy, seluruh SPPG di Konawe perlu mengambil pelajaran dari kasus SMA Negeri 20 Konawe.
Dirinya meminta jangan sampai kejadian serupa kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan maupun kelalaian pada salah satu tahapan penyediaan makanan.
RDP tersebut juga menjadi momentum bagi DPRD Konawe untuk mendorong evaluasi terhadap sistem pelaksanaan MBG secara lebih luas.
Penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan dinilai penting, tetapi menurut DPRD, persoalan tidak boleh berhenti setelah para siswa mendapatkan pelayanan medis.
Sistem pengawasan SPPG, standar pengolahan makanan, distribusi, hingga mekanisme pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi siswa harus dievaluasi.
Sebelumnya, DPRD Konawe juga telah meminta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat menyusul kejadian tersebut. Pemeriksaan sampel makanan turut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Konawe melalui Laboratorium Kesehatan Daerah.
Dengan dipanggilnya seluruh pengelola SPPG ke DPRD, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ajang klarifikasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG di Kabupaten Konawe.
Bagi DPRD, program pemenuhan gizi bagi anak harus berjalan dengan standar keamanan pangan dan pengawasan yang ketat. Sebab, ketika makanan dibagikan kepada siswa, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program, tetapi juga kesehatan para penerima manfaat.
Editor Redaksi
