KENDARI, rubriksatu.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara versi Wahyudin menyambut baik terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kepmen yang ditetapkan pada 18 September 2026 tersebut mengatur pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. Dalam ketentuannya, pemegang IUP maupun IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi dalam jasa pertambangan tanpa persetujuan Menteri ESDM.
Ketentuan tersebut juga mengatur agar penggunaan jasa pertambangan mengutamakan perusahaan jasa pertambangan pada wilayah kabupaten/kota sekitar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) atau WIUPK.
Ketua Bidang ESDM DPD KNPI Sultra, Andri Ovianto, menilai regulasi tersebut harus benar-benar dikawal agar memberikan ruang yang nyata bagi pengusaha lokal, UMKM, koperasi, maupun perusahaan jasa pertambangan daerah.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang semestinya membuka peluang bagi pelaku usaha di daerah justru berhenti sebatas aturan di atas kertas.
“Kepmen ESDM 365/2026 harus jadi titik balik. Jangan sampai aturan sudah membuka ruang untuk pengusaha daerah, tapi di lapangan malah diakali agar pekerjaan tetap dikuasai perusahaan afiliasi,” tegas Andri dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Andri juga mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak jasa pertambangan di lapangan. Ia meminta instansi terkait memastikan bahwa perusahaan yang mendapatkan pekerjaan benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Jangan cuma periksa dokumen di atas meja. Turun ke lapangan, cek siapa yang dapat proyek, siapa pemiliknya, dan apakah ada rekayasa struktur perusahaan. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Ia menilai pengusaha lokal dan kalangan pemuda di Sultra memiliki kapasitas untuk ikut mengambil bagian dalam aktivitas jasa pertambangan. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha daerah telah memiliki tenaga profesional, peralatan, serta pengalaman yang dapat mendukung kebutuhan industri pertambangan.
Karena itu, Andri meminta agar kesempatan berusaha diberikan melalui proses yang transparan dan sesuai ketentuan.
“Pengusaha lokal jangan hanya jadi penonton di daerah sendiri. Kalau memang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan, berikan kesempatan yang adil untuk ikut bersaing,” katanya.
KNPI Sultra juga mendorong Dinas ESDM Sultra dan pihak pengawasan pertambangan untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Bagi KNPI, implementasi Kepmen ESDM 365/2026 tidak hanya berkaitan dengan persoalan kontrak jasa pertambangan, tetapi juga menyangkut sejauh mana aktivitas pertambangan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha di sekitar wilayah operasi.
Andri berharap penerapan regulasi tersebut dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan, sehingga peluang yang dibuka pemerintah dapat benar-benar diakses oleh perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi persyaratan.
“Yang kami dorong adalah kesempatan yang adil, transparansi, dan kepastian aturan. Pengusaha daerah harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
Editor Redaksi
