KONAWE, rubriksatu.com – Di saat masyarakat Kabupaten Konawe masih dibebani kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah justru menggelar Pameran Pembangunan Desa yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp3 miliar lebih.
Ironisnya, dana fantastis itu bersumber dari partisipasi 291 desa yang masing-masing diwajibkan mengalokasikan sekitar Rp10 juta dari anggaran mereka untuk kegiatan yang dinilai minim urgensi tersebut.
Acara ini rencananya dibuka langsung oleh Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, yang belum genap setahun memimpin namun kebijakannya mulai menuai kritik dari publik.
Bagi banyak pihak, kegiatan seremonial seperti ini dianggap tidak peka terhadap kondisi keuangan daerah. Apalagi, sejumlah desa di Konawe masih bergulat dengan jalan rusak, pelayanan publik terbatas, dan infrastruktur dasar yang memprihatinkan.
“Pameran boleh saja, tapi kalau sampai miliaran rupiah di tengah kebijakan efisiensi, itu namanya bukan pembangunan — itu pamer kemewahan,” sindir salah satu tokoh masyarakat di Unaaha, Sabtu (1/11/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Wonggeduku Barat, Tasrin, ST, MM, mengakui bahwa kegiatan ini tetap digelar meski dengan kondisi anggaran yang ketat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen menampilkan yang terbaik,” ujarnya di lokasi pameran.
Sementara itu, Kepala Desa Wonggeduku, Syawal, S.Sos, menegaskan bahwa dana pameran berasal dari swadaya desa. Namun publik menilai, alasan “swadaya” tak cukup membenarkan pemborosan yang terjadi di tengah kesulitan ekonomi dan pengetatan fiskal.
“Kalau dana desa dipakai untuk pamer-pameran, lalu siapa yang pikirkan jalan rusak, irigasi jebol, dan air bersih warga?” ujar seorang warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Kegiatan yang disebut sebagai “ajang promosi potensi desa” ini justru menimbulkan kesan gagah di permukaan, rapuh di dalam. Banyak pihak menilai Pemda Konawe kini lebih sibuk membangun citra daripada membangun kebutuhan dasar rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe belum memberikan penjelasan resmi terkait tujuan, manfaat konkret, maupun dasar pembiayaan kegiatan yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut.
Editor Redaksi
