KONAWE, rubriksatu.com – Persoalan sengketa lahan di Desa Tawamelewe, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, terus menjadi momok bagi masyarakat. Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kembali disorot, kali ini oleh Ketua DPD KNPI Konawe, Ilham Killing.
Menurut Ilham, persoalan ini bukan sekadar masalah agraria, tetapi menyangkut nasib, keamanan, dan hak hidup masyarakat yang sudah lama menggantung tanpa kepastian. Ia menilai bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Konawe, seharusnya menjadi ujung tombak dalam penyelesaian konflik tersebut.
“Sudah berganti beberapa Bupati, tapi tidak ada solusi konkret. Sengketa ini jangan terus dibiarkan, karena lambat laun bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih besar,” tegas Ilham saat ditemui media ini, Rabu (7/5/2025).
Ilham menekankan bahwa kepastian hukum adalah hak dasar masyarakat, dan menciptakan rasa aman adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda.
“Kehadiran Bupati sebagai pemimpin daerah sangat penting. Ini menyangkut hak orang banyak. Masyarakat butuh rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati,” tambahnya.
Ia juga mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan mempertemukan para pihak dalam forum mediasi terbuka, didampingi aparat penegak hukum, guna mencarikan jalan keluar yang adil dan berpihak pada bukti kepemilikan yang sah.
“Yang punya alas hak harus dilindungi. Pemerintah tidak boleh diam. Ini soal keadilan bagi rakyat yang selama ini menanti kejelasan,” pungkasnya.
Sengketa lahan di Tawamelewe telah menjadi persoalan menahun antara warga Trans Bali dan kelompok lokal yang mengklaim sebagai ahli waris. Hingga kini, belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas dari pihak berwenang.
Laporan Redaksi
