JAKARTA, rubriksatu.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Mahasiswa Konawe Utara di Jakarta kembali menggelar aksi demonstrasi, Rabu (30/4/2025).
Unjuk rasa digelar di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM dan Markas Besar Polri, menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bosowa Mining serta pencopotan Kapolres Konawe Utara.
Pandi Bastian, penanggung jawab aksi, menyampaikan bahwa PT Bosowa Mining diduga menerima kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 3 juta ton pada tahun 2023. Namun, menurutnya, cadangan nikel perusahaan tersebut tidak memadai untuk kuota sebesar itu.
“Kuota RKAB itu diduga disalahgunakan untuk memfasilitasi penjualan ore nikel ilegal oleh penambang tanpa izin. PT Bosowa Mining diduga kuat terlibat dalam penyediaan ‘dokumen terbang’ guna menyamarkan hasil tambang ilegal,” tegas Pandi dalam orasinya.
Ia menyatakan bahwa praktik ini merupakan kejahatan serius yang bukan hanya merugikan negara, tapi juga merusak lingkungan dan mencoreng masa depan daerah.
Atas dasar itu, Pandi meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk segera mencabut IUP dan membatalkan RKAB PT Bosowa Mining. Ia juga menuntut audit menyeluruh atas operasional perusahaan tersebut, terutama di wilayah Blok Morombo, Kabupaten Konawe Utara.
Di lokasi yang sama, Abdi Aditya selaku koordinator lapangan turut mengecam sikap aparat kepolisian di Konawe Utara yang dinilai lemah dalam menindak praktik penambangan ilegal. Ia bahkan menuding Kapolres Konawe Utara turut membiarkan aktivitas ilegal tersebut.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara karena gagal menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Polisi tidak boleh tunduk pada tekanan atau kepentingan korporasi,” ujar Abdi.
Abdi juga meminta Bareskrim Polri segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan aktivitas tambang ilegal yang terjadi di celah IUP PT Bosowa Mining dan PT Karyatama Konawe Utara.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus melakukan konsolidasi dan tekanan publik hingga tuntutan mereka mendapat respons nyata dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, baik PT Bosowa Mining maupun Kapolres Konut belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas tambang ilegal di Konut.
Laporan: Redaksi
