BUTON, rubriksatu.com – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., merespons langsung aksi unjuk rasa puluhan ibu-ibu dari Desa Wabula 1 yang digelar di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton, Selasa (9/4/2025).
Dalam aksi damai yang didominasi kaum ibu ini, para demonstran menyuarakan harapan agar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa mereka segera dilanjutkan. Program ini dianggap penting karena memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Saat melintas di depan Kantor BPN, Bupati Alvin menyempatkan diri berhenti dan berdialog langsung dengan para demonstran. Kehadiran orang nomor satu di Buton itu disambut antusias oleh warga yang berharap ia dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang menghambat kelanjutan program PTSL di Desa Wabula 1.
“Saya meminta agar warga tetap tenang. Pemerintah daerah akan membantu warga Desa Wabula 1 menyelesaikan persoalan ini. Kita akan mencari solusi secara kekeluargaan,” ujar Bupati Alvin di hadapan massa aksi.
Saat Bupati menanyakan kesediaan warga mengikuti program PTSL, para ibu-ibu secara kompak menyatakan kesiapannya. Mereka mengaku sangat menginginkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas lahan mereka.
“Aspirasi masyarakat ini sangat positif. Saya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Kantor Pertanahan. Saya harap ibu-ibu tetap tenang. Apalagi ini masih suasana pasca Lebaran, dan saat ini Kepala Kantor Pertanahan sedang bersilaturahmi dengan Kakanwil di provinsi. Mohon tidak bertindak anarkis, percayakan prosesnya kepada kami,” lanjut Bupati.
Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanah, terlebih mayoritas warga Desa Wabula 1 sangat menginginkan keberlanjutan program PTSL.
“Saya telah mendapat informasi dari Kepala Pertanahan bahwa kuota PTSL untuk Kabupaten Buton masih tersedia sebanyak 40 bidang,” ungkap politisi Partai NasDem itu.
Lebih jauh, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Buton dalam mendukung penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk program prioritas nasional seperti PTSL.
Sebagai tindak lanjut, Bupati berjanji akan segera menjadwalkan pertemuan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan perwakilan warga untuk membahas teknis pelaksanaan PTSL serta mencari solusi terbaik atas kendala yang dihadapi.
Ketua KNPI Sulawesi Tenggara ini juga mengingatkan pentingnya menjalankan seluruh proses pertanahan dengan cermat, teliti, dan sesuai aturan, demi menciptakan kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.
Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton
