KONAWE, Rubriksatu.com – Polemik dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe memicu protes ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Aktif (FHA). Mereka menyuarakan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Konawe pada Senin (6/1/2025).
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini secara transparan dan tuntas. “Kami akan menguji semua data dan fakta di lapangan. Tidak boleh ada yang dirugikan, apalagi dengan cara-cara yang melanggar aturan,” ujar Made.
RDP ini turut dihadiri Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, Ketua Komisi I Dedi, Kepala BKPSDM Suparjo, serta sejumlah kepala OPD lainnya. Dalam rapat, Ketua FHA, Andriyadi, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh honorer yang dinyatakan lulus seleksi.
“Kami meminta agar dokumen seperti slip gaji, absensi, dan surat keterangan diperiksa ulang. Ini penting untuk mengungkap adanya potensi permainan dari oknum tertentu,” kata Andriyadi.
Menurut data FHA, dari 400 honorer yang diperiksa, 148 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Andriyadi menyebut, angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah seiring pemeriksaan lebih lanjut.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menegaskan bahwa proses seleksi PPPK telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. “Semua berkas diverifikasi dengan transparan oleh panitia seleksi daerah dan nasional. Jika ada kekurangan, kami memberikan waktu untuk perbaikan,” jelasnya.
Namun, penjelasan ini belum memuaskan para tenaga honorer yang merasa banyak kejanggalan dalam proses seleksi. Menanggapi hal tersebut, Made Asmaya memastikan DPRD Konawe akan melanjutkan rapat dengan pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mencari solusi atas masalah ini.
“Kami ada di tengah-tengah kalian. RDP ini baru awal. Kami akan memastikan aspirasi kalian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret,” kata Made Asmaya.
Ketua FHA berharap agar DPRD tetap konsisten mengawal penyelesaian polemik ini, termasuk mengungkap dugaan manipulasi data dan menindak pihak-pihak yang terlibat.
DPRD Konawe berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan seleksi PPPK berlangsung adil demi keadilan seluruh tenaga honorer di Kabupaten Konawe. Langkah ini diharapkan menjadi contoh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Laporan Redaksi
