KENDARI, rubriksatu.com – Lurah Korumba, Wahid Sulfian, diduga terlibat politik praktis dengan mengarahkan sejumlah Ketua RW dan RT untuk mendukung pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari nomor urut 3, Sitya Giona Nur Alam-Subhan.
Seorang Ketua RT yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya, bersama sejumlah Ketua RW dan RT, diminta oleh Lurah Korumba untuk mengumpulkan data warga sebagai bentuk dukungan terhadap Paslon tersebut.
“Pak Lurah meminta data warga, katanya untuk Giona,” ujar Ketua RT itu, Selasa (19/11/2024).
Meski demikian, Ketua RT tersebut tidak memberikan detail lebih lanjut, apakah arahan tersebut merupakan inisiatif pribadi Lurah Korumba atau berdasarkan instruksi dari pimpinan tertinggi.
Menanggapi tuduhan tersebut, Lurah Korumba, Wahid Sulfian, membantah keras bahwa dirinya pernah mengarahkan perangkat RW atau RT untuk mendukung salah satu Paslon.
“Kalau saya tidak seperti itu. Kita tidak pernah mengarahkan RT atau RW. Kita ini kan ASN,” tegas Wahid Sulfian saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun, Wahid tidak menampik adanya isu yang berkembang di berbagai wilayah terkait keterlibatan lurah dalam politik praktis. Ia mengakui telah berdiskusi dengan beberapa sejawatnya mengenai hal tersebut.
“Kalaupun saya tertangkap langsung di lapangan misalnya, namanya saya juga manusia biasa, bisa saja terjadi. Tapi saya pikir, dengan adanya UU Pemilu, hanya orang bodoh yang mau melanggar itu. Sanksinya berat, langsung dipecat. Saya tidak mau mengambil risiko seperti itu,” jelas Wahid.
Selain itu, Wahid juga menyebutkan bahwa isu keberpihakan terhadap Paslon tertentu tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi juga kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari. Bahkan, isu tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut, Wahid menegaskan bahwa dirinya dan jajarannya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang perhelatan Pilkada.
“Kami fokus untuk menjaga Kamtibmas, memastikan lingkungan tetap kondusif, agar Pilkada berjalan dengan lancar,” tutupnya.
Isu dugaan keterlibatan aparat pemerintah dalam politik praktis menjadi sorotan, terutama menjelang momen penting Pilkada. Kasus ini menambah daftar panjang tantangan bagi netralitas ASN dalam setiap proses demokrasi di daerah.
Laporan Redaksi
