Ditelusuri Kejagung, Jejak Perusahaan Arif Kurniawan Mengarah pada Catatan Administrasi Tambang Hikari Jeindo

JAKARTA, rubriksatu.com – Jejak enam perusahaan yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan kini tengah ditelusuri Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam penyidikan dugaan penyimpangan perizinan, pengendalian korporasi, hingga pemberian uang kepada penyelenggara negara dalam pengelolaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Di tengah penelusuran tersebut, nama PT Hikari Jeindo (HJ) ikut menjadi sorotan. Perusahaan tambang ini sebelumnya tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait ketidaksesuaian dokumen yang digunakan dalam urusan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Persoalan itu bukan sekadar ketidakteraturan administrasi biasa. Dalam hasil pemeriksaan BPK, dokumen yang dijadikan dasar kepentingan perizinan PT HJ ternyata tidak sesuai dengan substansi keputusan yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah.

Sedikitnya enam perusahaan terindikasi memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), serta PT Hikari Jeindo (HJ).

Keterkaitan sejumlah perusahaan tersebut kini menjadi bagian dari penelusuran Kejagung dalam perkara dugaan penyimpangan sektor pertambangan nikel. Sementara PT Hikari Jeindo memiliki catatan pemeriksaan auditor negara yang patut menjadi perhatian.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditorat Keuangan Negara IV Nomor 13/LHP/XVII/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024.

Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara dan batuan, BPK mengungkap ketidaksesuaian dokumen yang digunakan PT HJ sebagai dasar kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel Operasi Produksi (OP).

PT HJ tercatat memiliki IUP OP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Utara Nomor 576 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013, dengan luas wilayah pertambangan mencapai 177,7 hektare.

Namun, hasil konfirmasi auditor justru mengungkap fakta yang janggal. SK Bupati Konawe Utara Nomor 576 Tahun 2013 yang dicantumkan sebagai dasar penerbitan IUP OP ternyata bukan keputusan tentang perizinan pertambangan.

Dokumen tersebut justru merupakan keputusan mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Dokumen yang diklaim sebagai dasar perizinan tambang ternyata tercatat sebagai keputusan kenaikan pangkat PNS.

Ketidaksesuaian lainnya juga ditemukan pada penggunaan SK Nomor 521 yang tercatat dalam buku register Bagian Umum Tahun 2013.

PT HJ diketahui menggunakan nomor keputusan tersebut untuk kepentingan persetujuan lingkungan. Namun, berdasarkan penelusuran auditor, SK Nomor 521 yang dimaksud ternyata merupakan keputusan tentang tim sekretariat inventarisasi dan sensus aset daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013, bukan dokumen perizinan pertambangan.

Dua ketidaksesuaian dokumen tersebut menempatkan administrasi perizinan PT Hikari Jeindo dalam catatan pemeriksaan BPK. Fakta ini sekaligus membuka ruang bagi penelusuran lebih mendalam mengenai proses, dasar administrasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dokumen tersebut.

Kini, ketika nama PT HJ masuk dalam daftar perusahaan yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan dan sedang ditelusuri Kejagung, catatan BPK itu menjadi relevan untuk dicermati dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan nikel Sultra.

Penelusuran terhadap keterkaitan korporasi, proses perizinan, serta dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara menjadi penting agar pengelolaan sumber daya alam tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mampu mengungkap apabila terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Meski demikian, temuan ketidaksesuaian administrasi dalam LHP BPK bukan dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Demikian pula, keterkaitan perusahaan dengan Arif Kurniawan maupun dugaan penyimpangan yang tengah ditelusuri Kejagung masih harus diuji dan dibuktikan melalui proses hukum.

Editor Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *