JAKARTA, rubriksatu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026).
EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga dugaan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bareskrim Polri.
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh personel Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Dalam perkara ini, EHS diduga melakukan sejumlah pelanggaran terkait pelaksanaan tugasnya di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta akses ilegal. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tugas EHS saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Trunoyudo menegaskan, penanganan perkara etik tersebut mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Menurutnya, setiap anggota Polri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi anggota yang diduga melakukan pelanggaran profesi. Seluruh proses persidangan, kata dia, dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjutnya.
Untuk menjamin proses persidangan berjalan sesuai ketentuan, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.
Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal guna memantau jalannya persidangan.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, sidang KKEP terhadap EHS masih berlangsung. Polri menyatakan akan mengumumkan hasil resmi setelah seluruh tahapan persidangan selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkas Trunoyudo.
Editor Redaksi






