KENDARI, rubriksatu.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong kolaborasi lintas sektoral untuk mengatasi persoalan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., saat memimpin tatap muka bersama sejumlah instansi dan pemangku kepentingan di Aula Plaza Kubra, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat utama Polda Sultra serta perwakilan Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, Imigrasi, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Sultra, hingga Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan, informasi lowongan pekerjaan, serta peluang penempatan tenaga kerja, termasuk kesempatan bekerja di luar negeri.
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Ashar, menyambut positif program tersebut. Menurutnya, keterlibatan Polri dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan, khususnya melalui peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Ia menjelaskan, BP3MI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan kepada pekerja migran dari aspek sosial, hukum, dan ekonomi. Selain itu, calon pekerja migran juga perlu dibekali keterampilan dan kompetensi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.
Program tersebut, lanjutnya, sejalan dengan inisiatif SMK Go Global yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
La Ode Ashar juga mengungkapkan, sebanyak 584 warga Sultra telah berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur mandiri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendampingan, pembekalan, serta perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Dalam sambutannya, Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan peluang pekerjaan membutuhkan perhatian serius. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Polri harus hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program Polisi Peduli Pengangguran ini merupakan bagian dari Quick Wins Kapolri yang mendorong kehadiran Polri dalam menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Budi menambahkan, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendukung kemajuan daerah. Dalam konteks tersebut, Polri siap mengambil bagian melalui peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, hingga peluang mendapatkan pekerjaan.
Dalam pertemuan itu, sejumlah peserta pelatihan turut menyampaikan harapan agar program Polisi Peduli Pengangguran tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan.
Salah satunya disampaikan Maman Abdurahman, peserta pelatihan kelapa sawit. Ia berharap sinergi Polri dan instansi terkait dapat diwujudkan secara berkelanjutan sehingga keterampilan yang diperoleh peserta bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan.
“Saya jauh-jauh dari Bali ke sini karena di Bali tidak ada kelapa sawit,” ungkapnya.
Harapan serupa disampaikan Wempi, warga Kendari yang mengikuti pelatihan barista melalui BP3MI sejak September 2026. Ia mengaku tengah mempersiapkan diri untuk bekerja di Kuwait dan berharap proses keberangkatannya dapat segera terealisasi.
Menurutnya, keberhasilan program penyiapan tenaga kerja membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelatihan, peserta, hingga perusahaan atau pihak penyedia lapangan kerja.
“Harapan ke depannya agar kami segera berangkat, karena tidak akan ada pelatihan kalau tidak ada penyelenggara, peserta, dan penyedia,” ujarnya.
Sementara itu, Alya, peserta yang berencana bekerja di Turki pada bidang salon kecantikan, berharap proses pengurusan visa dan persyaratan keberangkatan dapat semakin dipermudah. Saat ini, ia juga mengikuti kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sebagai bekal bekerja di luar negeri.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program pengentasan pengangguran tidak cukup hanya dengan menyediakan pelatihan. Ketersediaan informasi, kemudahan akses, perlindungan pekerja, hingga kepastian penempatan kerja juga harus menjadi perhatian.
Editor Redaksi
