KONAWE, rubriksatu.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Dedy S.Si, menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Dedy, melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi I DPRD Konawe terus memperkuat perannya agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menjelaskan, langkah konkret yang dilakukan Komisi I dimulai dari pendalaman substansi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan kunjungan kerja langsung ke lapangan.
“Komisi I juga melakukan kajian berbasis data serta evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan. Dengan begitu, produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan kepentingan nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat Konawe,” ujar Dedy kepada media ini, Rabu (4/2/2026).
Dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dedy menilai hubungan yang terbangun sejauh ini berjalan cukup baik dan konstruktif. Koordinasi rutin melalui rapat kerja dan forum resmi menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komunikasi yang baik menjadi kunci agar setiap program pemerintahan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Dedy menyebut kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak nyata. Hal tersebut terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pemerintahan, serta respons positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak lepas dari perencanaan bersama, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Terkait penyaluran aspirasi masyarakat, Dedy memastikan setiap usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun masa reses DPRD tidak berhenti sebagai formalitas semata. Aspirasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
“DPRD bersama pemerintah daerah melakukan pengawalan dan evaluasi agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang berdampak langsung,” tegas Sekretaris DPC Gerindra Konawe itu.
Ke depan, Dedy menegaskan Komisi I DPRD Konawe berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah.
“Fokus utama diarahkan pada peningkatan komunikasi, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan fungsi legislasi dan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Editor Redaksi
