JAKARTA, rubriksatu.com – Polri memperkuat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program prioritas Kapolri melalui peresmian logo dan Posko Polisi Bersama Masyarakat pada Senin (12/10/2026).
Langkah ini diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program kepolisian berjalan lebih terukur, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Posko tersebut tidak hanya menjadi simbol kedekatan polisi dengan masyarakat, tetapi juga berfungsi mendukung pemantauan perkembangan program, penghimpunan data, serta penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Dalam pelaksanaannya, posko mendukung koordinasi antarsatuan, memantau tindak lanjut arahan pimpinan, serta menghimpun dan memverifikasi informasi terkait perkembangan program prioritas Kapolri.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan aspek yang masih memerlukan pembenahan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pengawasan, pemantauan juga mencakup pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan maupun fungsi profesi dan pengamanan sesuai kewenangannya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan penguatan hubungan antara kepolisian dan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.
“Logo Polisi Bersama Masyarakat dan peresmian posko ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johnny, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, keberadaan posko diharapkan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas. Aspirasi, masukan, serta informasi dari masyarakat juga diharapkan menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian.
Johnny menegaskan, upaya menjaga keamanan dan ketertiban membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, hubungan antara polisi dan masyarakat perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, partisipasi publik, dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sosial.
“Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Karena itu, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan, sinergi, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Logo Polisi Bersama Masyarakat menggambarkan hubungan kemitraan antara kepolisian dan warga. Simbol jabat tangan merepresentasikan kepercayaan dan kerja sama, sedangkan siluet polisi bersama masyarakat mencerminkan pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Semangat tersebut sejalan dengan visi yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 1 Oktober 2026. Saat itu, ia menekankan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan hubungan dengan masyarakat, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik.
Melalui peresmian logo dan posko tersebut, Polri mendorong agar semangat Polisi Bersama Masyarakat tidak berhenti pada identitas maupun slogan kelembagaan. Implementasinya diharapkan terlihat dalam pelayanan yang responsif, penanganan pengaduan sesuai prosedur, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat secara akuntabel.
Keberhasilan langkah tersebut pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, efektivitas pengawasan, dan sejauh mana perbaikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Editor Redaksi
