KENDARI, rubriksatu.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. Ir. Hugua, M.Ling., mengukuhkan Eko Hery Winarno, Ak., M.A.P., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra yang baru.
Pengukuhan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (1/10/2026).
Eko Hery Winarno menggantikan Harry Bowo, Ak., M.E., yang sebelumnya memimpin Perwakilan BPKP Sultra. Sebelum mendapat penugasan di Sultra, Eko menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proses administrasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Sultra Hugua menyampaikan apresiasi kepada Harry Bowo atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin BPKP Sultra.
Menurutnya, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah selama ini telah berperan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta mengawal akuntabilitas pembangunan daerah.
Hugua juga menyampaikan selamat kepada Eko Hery Winarno atas amanah barunya. Ia berharap berbagai program dan kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan sekaligus ditingkatkan.
Wagub mendorong BPKP memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
Pengawasan, kata dia, perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan dampaknya bagi masyarakat.
Hasil pengawasan juga diharapkan mampu menjadi masukan yang objektif dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan serta memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, Ak., M.EcDev., FRMP., mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sultra yang telah memfasilitasi pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sultra.
Menurut Susilo, pergantian pimpinan bukan sekadar prosesi administratif, tetapi menjadi momentum untuk menegaskan kembali sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengawal akuntabilitas serta agenda pembangunan daerah.
Ia berharap Eko Hery Winarno dapat diterima sebagai mitra kerja oleh pemerintah daerah sehingga kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Susilo menekankan bahwa keberhasilan pengawasan BPKP tidak hanya diukur dari jumlah penugasan maupun laporan yang dihasilkan.
Lebih dari itu, pengawasan harus mampu membantu pemerintah menyelesaikan persoalan, memperbaiki tata kelola, mengendalikan risiko, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pencegahan dan pengendalian fraud perlu dilakukan secara sistematis dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas profesional.
Dengan kepemimpinan baru, Perwakilan BPKP Sultra diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
BPKP diharapkan mampu memberikan pandangan objektif, peringatan dini, serta solusi terhadap berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Penguatan sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan Sulawesi Tenggara yang berkualitas dan akuntabel serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pengukuhan tersebut, di antaranya Forkopimda Sultra, kepala daerah kabupaten/kota, inspektur daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga statistik, lembaga penyiaran serta organisasi dan asosiasi terkait di Sulawesi Tenggara.
Editor Redaksi
