KENDARI, rubriksatu.com — Gejolak perebutan kursi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum juga mereda. Di tengah belum tuntasnya proses pergantian pimpinan, Partai NasDem kembali menekan La Ode Tariala agar menghormati keputusan organisasi.
Ketua DPW Partai NasDem Sultra, Ali Mazi, menegaskan bahwa persoalan pergantian Ketua DPRD Sultra tidak seharusnya berubah menjadi pertarungan personal.
Menurutnya, posisi pimpinan DPRD merupakan bagian dari kewenangan politik partai. Karena itu, keputusan organisasi semestinya ditempatkan di atas kepentingan individu.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham apa itu politik. Ini menyangkut moral. Kalau kita menjunjung tinggi moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik partai dan keputusan pimpinan harus dihargai,” kata Ali Mazi kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Ali Mazi menilai seorang kader tidak cukup hanya memiliki kekuatan elektoral. Kader, kata dia, juga harus tunduk terhadap aturan serta keputusan organisasi yang menaunginya. Ia bahkan menilai sikap melawan keputusan pimpinan partai dapat berimplikasi terhadap wibawa organisasi.
“Kalau ini dicederai berarti tidak mau membesarkan partai. Ada unsur-unsur kesengajaan perlawanan terhadap pimpinan, ini kan mempermalukan organisasi,” ujarnya.
Polemik ini mencuat karena La Ode Tariala sebelumnya menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari kursi Ketua DPRD Sultra meski Partai NasDem telah mengambil keputusan untuk menggantinya.
Tariala berpegang pada mandat yang diperolehnya melalui pemilihan umum. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan jabatan tersebut secara sukarela dan baru akan berhenti apabila proses pergantian telah dinyatakan resmi.
“Saya dipilih rakyat, tidak akan pernah mundur. Kalau dipecat yes,” ujar Tariala saat ditemui di halaman DPRD Sultra, Senin (25/5/2026) lalu.
Pernyataan tersebut kemudian berhadapan dengan sikap resmi Partai NasDem yang tetap mempertahankan keputusan pergantian.
Di sisi lain, Ali Mazi menegaskan posisi Ketua DPRD bukanlah jabatan yang melekat secara permanen kepada seorang kader. Menurut dia, konfigurasi politik dan keputusan partai dapat mengubah posisi pimpinan DPRD.
“Harapan saya, ini urusan partai, ini bukan soal individu, tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Artinya kalau urusan partai, ya untuk partai,” katanya.
Perbedaan pandangan antara Tariala dan NasDem pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: apakah mandat elektoral anggota DPRD dapat menjadi dasar untuk mempertahankan posisi pimpinan ketika partai politik telah memutuskan pergantian?
Ali Mazi menilai mekanisme pemilihan anggota legislatif berbeda dengan mekanisme penentuan pimpinan DPRD.
Menurutnya, masyarakat memang memilih anggota DPRD melalui pemilu. Namun, penentuan siapa yang menduduki posisi pimpinan DPRD merupakan bagian dari mekanisme internal partai politik.
“Pemilihan Ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati. Kalau mereka itu memang individunya yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau ini bukan. Kita ini anggota DPR, kemudian ketua umum memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua, ya jadi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi NasDem bahwa keputusan partai terkait pergantian Ketua DPRD Sultra harus dihormati oleh kader yang bersangkutan.
Sebelumnya, DPW NasDem Sultra telah menarik mandat La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Sultra.
Keputusan tersebut kemudian diperkuat DPP Partai NasDem melalui surat keputusan pergantian Ketua DPRD Sultra dari La Ode Tariala kepada Syahrul Said.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 28A-SK/AKD/DPP-NasDem/XI/2025 tertanggal 20 November 2025.
Namun, meski keputusan partai telah diterbitkan, polemik belum sepenuhnya berakhir. Tariala masih mempertahankan sikapnya, sementara NasDem terus mendorong agar keputusan pergantian tersebut dihormati dan dijalankan.
Dengan demikian, konflik kursi Ketua DPRD Sultra kini bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki kursi pimpinan, tetapi juga menjadi ujian terhadap relasi antara mandat pemilih, kewenangan partai politik, dan loyalitas kader terhadap keputusan organisasi.
Jika tarik-menarik ini terus berlangsung, penyelesaian polemik tersebut berpotensi menjadi pertarungan politik yang lebih terbuka di tubuh NasDem Sultra.
Editor Redaksi
