KONAWE, rubriksatu.com – Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKPSDM Kabupaten Konawe, Abed Negolimbong, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses pelantikan pejabat yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mataiwoi pada 20 Februari 2026.
Hal tersebut disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Konawe terkait penyelidikan dugaan praktik suap atau jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Abed menyebut, pelantikan ratusan pejabat struktural tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
“Belum ada Pertek. Baru diusulkan ke BKN dan saat ini masih berproses,” ujar Abed kepada awak media.
Ia menjelaskan, apabila Pertek dari BKN nantinya terbit dan sesuai dengan hasil pelantikan yang telah dilakukan, maka pejabat yang dilantik akan kembali dikukuhkan secara sah.
Namun, terkait adanya Surat Pembatalan Pelantikan yang dikirim ke BKN, Abed mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti pergantian pejabat di lingkungan Inspektorat Konawe. Menurutnya, terdapat tiga Inspektur Pembantu (Irban) yang dicopot dari jabatannya, meski hingga kini belum ada persetujuan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Sudah diusulkan sebelum pelantikan, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” jelasnya.
Meski belum mengantongi persetujuan, proses pelantikan tetap dilaksanakan. Abed menyebut, langkah tersebut dilakukan atas perintah pimpinan.
“Saya hanya menjalankan perintah pimpinan,” ujarnya, tanpa merinci lebih lanjut.
Abed juga menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah di media sosial yang tidak memiliki paraf dan diragukan keabsahannya.
Menurutnya, secara administratif, dokumen tersebut seharusnya diparaf terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh kepala daerah.
“Seharusnya diparaf dulu, baru ditandatangani oleh bupati,” tegasnya.
Pernyataan Abed tersebut semakin menambah daftar kejanggalan dalam pelantikan pejabat di Konawe yang kini menjadi sorotan publik dan tengah didalami oleh aparat penegak hukum.
Laporan Asman
