KONAWE, rubriksatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, resmi membuka kegiatan pelatihan lapangan ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Inowa tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Konawe dalam meningkatkan akurasi data sosial masyarakat, khususnya terkait penerima bantuan jaminan kesehatan.
Pelatihan dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, jajaran perangkat daerah terkait, serta para petugas lapangan yang akan melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, terutama di sektor pelayanan sosial dan kesehatan.
“Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPS, dinas terkait, serta tim lapangan yang terlibat dalam proses verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam pemutakhiran data penerima PBI nonaktif.
Menurutnya, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan BPS sangat diperlukan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang valid dan berkualitas.
Dengan data yang akurat, program jaminan sosial, terutama layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Sekda juga menjelaskan bahwa langkah perbaikan data ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah bersama DPR dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat, termasuk melalui pemutakhiran data berbasis desil dan penguatan tata kelola menuju satu data nasional.
Di akhir sambutannya, ia mengingatkan bahwa iuran BPJS merupakan bentuk tanggung jawab bersama sekaligus wujud solidaritas sosial antarwarga.
Melalui pelatihan ini, para petugas lapangan diharapkan mampu melaksanakan verifikasi data secara objektif, teliti, dan sesuai kondisi riil di masyarakat, sehingga hasil pendataan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.
Editor Redaksi
