KENDARI, Rubriksatu.com – Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat memadati depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut digelar untuk menolak sejumlah kebijakan nasional yang dinilai memberatkan rakyat.
Ketua LBH HAMI Sultra, Andre Darmawan, yang turut berorasi di atas mobil komando massa aksi Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki (Tamalaki) Sultra, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk jeritan rakyat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap menyengsarakan masyarakat.
Andre menyoroti kontrasnya kebijakan pemerintah yang tetap memberikan tunjangan besar kepada anggota DPR RI, sementara rakyat sedang berjibaku menghadapi kesulitan ekonomi.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran, rakyat justru dicekik, sementara DPR menerima tunjangan besar. Inilah yang menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan,” seru Andre lantang.
Ia juga menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain mendesak DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi, menolak kebijakan kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat kecil, serta menuntut penegakan hukum yang adil.
Dalam orasinya, Andre juga menyinggung tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat tindakan represif aparat kepolisian. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
“Mahasiswa hadir sebagai suara rakyat. Mereka menuntut keadilan, penegakan hukum, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukan segelintir elit,” tegasnya.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, sementara massa aksi terus menyuarakan tuntutan mereka di depan gedung DPRD Sultra.
Laporan Redaksi
